Dua Penumpang Meninggal Dunia dalam Tabrakan KRL dan Kereta Argo Bromo Anggrek di Bekasi
BEKASI Dua orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tabrakan antara Kereta Rel Listrik (KRL) dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggre
PERISTIWA
JAKARTA - Di tengah gelombang demonstrasi yang melanda berbagai daerah di Indonesia, sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto menyatakan sikap tegas dengan mengunggah pesan dukungan di media sosial, Minggu (31/8/2025).
Unggahan itu berisi kalimat pembelaan yang menyoroti langkah Prabowo dalam membongkar praktik-praktik mafia dan korupsi di berbagai sektor strategis nasional.
Isi Unggahan yang Sama, Narasi Dukung Prabowo Hadapi Mafia
Setidaknya tiga menteri terpantau mengunggah gambar dengan pesan yang identik namun menggunakan desain dan foto masing-masing. Mereka adalah:
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas)
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
Isi unggahan tersebut menyentil keberanian Presiden Prabowo dalam melawan mafia beras, mafia minyak goreng, mafia migas, hingga korupsi di BUMN yang selama ini dinilai luput dari perhatian pemimpin sebelumnya.
"Dear Mr. President, tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia-mafia itu. Kenapa justru saat Bapak membuka semuanya, Bapak yang diserang?" tulis kutipan unggahan tersebut.
Trenggono dan Zulhas menambahkan keterangan singkat, "Kami bersamamu Pak Presiden." Sedangkan Abdul Kadir Karding memberikan narasi lebih panjang dan argumentatif.
Karding: Upaya Bersih-Bersih Negara Melahirkan Perlawanan
Dalam keterangannya, Karding menilai bahwa Prabowo tengah menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok lama yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang kotor.
"Ketika Presiden mulai membuka dan membersihkan, justru serangan semakin deras. Setiap upaya pemberantasan selalu melahirkan perlawanan dari mereka yang selama ini diuntungkan," kata Karding.
Ia menegaskan sebagai menteri, dirinya akan tetap berdiri bersama Presiden dan memastikan agenda "bersih-bersih" negara tidak mundur meski di bawah tekanan publik.
"Negara harus hadir. Saudara-saudara kita berhak melihat bahwa kekayaan bangsa ini dikelola untuk kepentingan bersama, bukan untuk mafia atau segelintir kelompok," tegasnya.
Latar Gelombang Aksi Nasional
Pernyataan dukungan para menteri ini muncul di tengah demonstrasi besar-besaran yang melanda berbagai kota. Aksi ini dipicu oleh kenaikan tunjangan DPR, serta kemarahan publik atas tewasnya pengemudi ojol Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat aksi di Jakarta.
DPR dan institusi kepolisian saat ini menjadi sasaran kritik tajam dari publik, diiringi gelombang protes yang masih terus berlangsung.
BEKASI Dua orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tabrakan antara Kereta Rel Listrik (KRL) dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggre
PERISTIWA
JAKARTA Pelatih asal Korea Selatan, Shin Taeyong, dipastikan kembali ke Indonesia untuk menangani Timnas Football 7 atau minisoccer. Ia a
OLAHRAGA
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat pembekalan mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) untuk menghadapi p
NASIONAL
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengumumkan pemberhentian Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (P
POLITIK
BEKASI Kereta Api (KA) Jarak Jauh bertabrakan dengan KRL Commuter Line di sekitar Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin malam, 27 April
PERISTIWA
BINJAI Hanya berhenti beroperasi selama beberapa hari karena viral di media sosial, praktik judi togel yang beralamat di Pasar 2 Titi Pa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggeledah kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawas
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memintai keterangan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut, P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan
EKONOMI
MEDAN Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Askani, menegaskan tidak terjadi perubahan status Hak G
HUKUM DAN KRIMINAL