KPU Blokir Akses Publik ke Ijazah dan 15 Dokumen Calon Presiden dan Wakil Presiden!

Namun, putusan KPU ini menuai kritik dari anggota Komisi II DPR. Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, menyatakan data pejabat publik, termasuk capres dan cawapres, seharusnya bersifat transparan. "Orang melamar kerja saja menggunakan CV lengkap dengan ijazah, apalagi calon pemimpin," katanya.

Anggota Komisi II lainnya, Ahmad Doli Kurnia, juga menilai ijazah bukan dokumen yang harus disembunyikan. Ia mempertanyakan urgensi penerbitan aturan ini, terutama karena Pilpres berikutnya baru akan berlangsung pada 2029. Menurut Doli, ijazah dan catatan kelakuan baik adalah informasi dasar yang penting diketahui publik. "Masyarakat jadi tahu latar belakang pemimpinnya," ujar Doli.

KPU Tegaskan Tidak Ada yang Dilindungi

Ketua KPU Afifuddin menegaskan keputusan ini tidak bermaksud melindungi pihak manapun. Aturan tersebut disusun untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. "Dokumen tertentu harus dijaga kerahasiaannya, termasuk rekam medis dan dokumen sekolah atau ijazah. Jika ingin dibuka, harus ada persetujuan pihak terkait atau putusan pengadilan," katanya.

KPU pun menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah melakukan uji konsekuensi dan bertujuan menjaga perlindungan data pribadi calon peserta pemilu.*

(dw/j006)

AJI Medan Kecam Pengusiran Jurnalis oleh Anggota DPRD Sumut saat Meliput RDP

Respon Cepat! Usai Dikunjungi Maruli Siahaan, Fasilitas Lapas Perempuan Medan Langsung Dibenahi

DPR Bela Polisi Isi Jabatan Sipil: Demi ASN yang Akuntabel dan Kompeten

Tambahan Anggaran Rp14,92 Triliun untuk IKN Ditolak DPR, Basuki: Bisa Mundur Lagi

Tunjangan Perumahan Fantastis DPRD, Mendagri Tito: Itu Kebijakan Lama, Jangan Salahkan Kepala Daerah Baru

KPU Bantah Lindungi Jokowi-Gibran, Aturan Kerahasiaan Ijazah Capres-Cawapres Berlaku Umum