Rapat Prolegnas DPR Memanas, Komisi II Keberatan Baleg Ambil Alih RUU Pemilu

JAKARTA – Rapat evaluasi dan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berlangsung panas pada Rabu (17/9/2025), usai terjadi ketegangan antara Komisi II DPR dan Baleg DPR terkait pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

Ketegangan bermula ketika Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mempertanyakan sikap Baleg yang sempat mengusulkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada 2024, padahal isu tersebut dinilai sepenuhnya menjadi domain Komisi II sebagai mitra pemerintah di bidang politik dan pemerintahan.

"Ini penting, tolong dijelaskan Pak Ketua. Ini mempermalukan Komisi II. Kompetensi Komisi II adalah pengawasan, anggaran, semua ada di Komisi II. Tanggung jawab ke publik juga ada di kami. Tolong jelaskan kenapa [RUU Pemilu] tidak di Komisi II," tegas Aria Bima dalam rapat.

Baca Juga:

• 6 Tahun Mangkrak, Eksekusi Silfester Matutina Jadi Cermin Tumpulnya Penegakan Hukum

Politikus PDIP yang akrab disapa Bimo itu bahkan menyebut tindakan Baleg sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap kemampuan Komisi II dalam menyusun regulasi kepemiluan.

"Kami harus jawab apa? Komisi II tidak mampu? Ini kompetensi Komisi II. Memangnya Baleg lebih kompeten untuk bicara pemilu?" ujarnya dengan nada tinggi.

Pernyataan Bima muncul sebagai respons atas penjelasan Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia, yang menyampaikan bahwa usulan Baleg terhadap RUU Pemilu kala itu dilakukan karena Komisi II tidak mengusulkan RUU tersebut, dan justru menggantinya dengan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kembali ke Komisi II, ini sekaligus menjelaskan Pak Aria Bima. Waktu itu kan mengatakan kenapa UU Pemilu dan UU Pilkada itu diambil inisiatif oleh Baleg," jelas Doli dalam rapat.

Namun demikian, Doli menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan apabila kini RUU Pemilu kembali diusulkan oleh Komisi II untuk dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2026.

6 Tahun Mangkrak, Eksekusi Silfester Matutina Jadi Cermin Tumpulnya Penegakan Hukum

Bobby Nasution Siap Fasilitasi Penyelesaian Konflik Antara Bupati dan DPRD Tapteng

Dua Oknum Polisi Lalu Lintas di Medan Terjaring OTT, Polda Sumut Masih Dalami Kasus

Eksepsi Ditolak, 4 Debt Collector Perampas Mobil di Medan Segera Diadili

KPK Buka-bukaan soal Potensi Korupsi di Deli Serdang, Simak Rinciannya!

Pemprov Sumut Ajukan Ranperda P-APBD 2025 Sebesar Rp12,5 Triliun, Ini Rinciannya!