Trias Politica Lengkap di IKN 2028, Jakarta Tak Lagi Jadi Pusat Kekuasaan

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan isi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang menetapkan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

Menurut Prasetyo, istilah "ibu kota politik" merujuk pada selesainya pembangunan tiga elemen utama pemisahan kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif—konsep yang dikenal dalam teori trias politica.

"Maksudnya adalah dalam 3 tahun ke depan, tepatnya untuk tiga entitas politik, yakni tiga lembaga politik eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa selesai. Itulah yang dimaksud," ujar Prasetyo saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Baca Juga:

• KSP Tegaskan IKN Jadi Ibu Kota Politik Indonesia, Bukan Sekadar Pusat Pemerintahan

Prasetyo menegaskan bahwa meskipun disebut sebagai ibu kota politik, IKN tetap berfungsi sebagai ibu kota negara.

Namun, agar IKN bisa beroperasi secara penuh sebagai pusat pemerintahan, ketiga unsur trias politica tersebut harus sudah terbangun dan beroperasi secara bersamaan.

"Kalau hanya eksekutif yang pindah tapi rapat dengan siapa? Jadi bukan berarti hanya pindah eksekutif saja kemudian disebut ibu kota politik atau ibu kota ekonomi," jelasnya.

Perpres tersebut juga menegaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya, sebagai lokasi utama pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Sejak mulai digagas, pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus dikebut, termasuk pembangunan fasilitas pendukung seperti rumah susun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan fasilitas pertahanan dan keamanan (Hankam).*

KSP Tegaskan IKN Jadi Ibu Kota Politik Indonesia, Bukan Sekadar Pusat Pemerintahan

Presiden Prabowo Tetapkan IKN Nusantara Jadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028

Bobby Nasution Siap Fasilitasi Penyelesaian Konflik Antara Bupati dan DPRD Tapteng

Pasca Banjir Bali, Gubernur Koster Temui Sejumlah Menteri di Jakarta: Bahas Normalisasi Sungai dan PWA

Tambahan Anggaran Rp14,92 Triliun untuk IKN Ditolak DPR, Basuki: Bisa Mundur Lagi

Istana Wapres IKN Ditargetkan Selesai Desember 2025