Bobby Nasution Ultimatum Camat Tukka: Pembebasan Lahan Harus Kelar dalam Sepekan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur keras Camat Tukka, Yan Munzir, terkait lambannya proses pembebasan lahan proyek pem
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN - Keberadaan puluhan pabrik tahu di Lingkungan 7, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Sidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dikeluhkan masyarakat sekitar karena limbahnya mencemari Sungai Aek Sibottar.
Himpunan Penjala Seluruh Indonesia (HIPSI) Kota Padangsidimpuan menilai limbah pabrik tahu mengganggu kelestarian Lubuk Larangan Al-Ikhlas yang menjadi sumber kehidupan warga. Ketua HIPSI, Nawawi Lubis, menegaskan pembuangan limbah cair langsung ke sungai sudah mengganggu aktivitas masyarakat, terutama ibu-ibu yang sehari-hari mencuci pakaian di aliran sungai.
"Pembuangan limbah tahu ke Sungai Aek Sibottar menyebabkan pencemaran dan mengganggu mata pencaharian warga yang mengandalkan aktivitas mencuci untuk memenuhi kebutuhan hidup," ujar Nawawi Lubis di Sekretariat HIPSI, Jalan Kenanga, Kecamatan Sidimpuan Utara.Baca Juga:
Nawawi juga menyoroti bahwa praktik tersebut jelas menyalahi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain pencemaran air, warga juga mengeluhkan bau menyengat dari limbah tahu yang terbawa arus sungai. Aroma busuk dinilai sangat mengganggu pernapasan masyarakat di sekitar bantaran sungai.
"Setiap hari kami harus mencium bau tengik dari limbah pabrik tahu. Ini sangat meresahkan dan mengganggu kesehatan kami," ujar salah seorang warga Aek Sibottar.
HIPSI meminta pemerintah Kota Padangsidimpuan dan DPRD setempat segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Menurut Nawawi, keberlangsungan hidup masyarakat sekitar sungai sangat bergantung pada kelestarian Aek Sibottar.
"Kami berharap dinas terkait bersama pemerintah kota benar-benar memperhatikan keluhan masyarakat. Masalah ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak terus merusak lingkungan dan mengorbankan warga," pungkas Nawawi Lubis.*
(dv18)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur keras Camat Tukka, Yan Munzir, terkait lambannya proses pembebasan lahan proyek pem
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh memberikan Piagam Penghargaan kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basya
NASIONAL
JAKARTA Tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, angkat bi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar pemerintah menanggung seluruh iuran peserta BPJS Kesehatan di Indo
KESEHATAN
NIAS SELATAN Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, pada Rabu, 15 April 2026,
PERISTIWA
MEDAN Tim Search and Rescue (SAR) gabungan akhirnya menemukan Muhammad Riski, 16 tahun, remaja yang hanyut di Sungai Belawan, Kecamatan
PERISTIWA
JAKARTA Usulan kenaikan sekaligus penyamaan gaji guru menjadi Rp5 juta per bulan yang disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana
PENDIDIKAN
MEDAN Program Rabu WalkIn Interview yang digagas Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan terbukti membantu pencari kerja me
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peringatan Hari Jadi
PEMERINTAHAN
SOLO Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo. Putusa
HUKUM DAN KRIMINAL