Jaksa Agung Ingatkan Kemenhaj: Jangan Warisi Penyakit Lama dari Kemenag

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan peringatan keras kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) agar memastikan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 berjalan transparan, bersih, dan bebas dari praktik korupsi.

Peringatan ini disampaikan seiring perpindahan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kemenhaj.

"Kita harapkan dengan kementerian yang baru, dengan pola kerja yang baru, dengan orang-orang yang betul-betul kredibel dan pas di tempatnya," kata Burhanuddin kepada wartawan usai audiensi dengan Kemenhaj di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Baca Juga:

• Pokjaluh Aceh Dorong Penyuluh Agama Tingkatkan Kualitas Binaan Lewat Strategi Efektif

Burhanuddin menegaskan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan haji, apalagi setelah kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang mencuat dari penyelenggaraan haji tahun 2024 lalu dan kini tengah disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelum pengalihan kewenangan ke Kemenhaj, pelaksanaan ibadah haji berada di bawah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.

Namun, pelaksanaan ibadah haji 2024 justru menjadi sorotan karena diduga kuat terjadi praktik korupsi dalam pembagian kuota haji tambahan.

Kasus tersebut mencuat setelah Presiden Joko Widodo pada 2023 menerima tambahan 20.000 kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi.

Kuota tersebut diduga disalahgunakan, dengan adanya upaya pihak-pihak tertentu, termasuk asosiasi travel, untuk menekan agar sebagian besar dialokasikan ke haji khusus, melebihi batas maksimal 8% yang diatur.

KPK menemukan adanya kesepakatan tak resmi dalam sebuah rapat untuk membagi kuota tambahan itu secara tidak proporsional: 50% untuk haji khusus, dan 50% untuk haji reguler.

Keputusan itu kemudian dikukuhkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Menag saat itu, Yaqut Cholil Qoumas.

Tak berhenti di situ, KPK juga menemukan indikasi adanya praktik setoran uang ilegal yang dilakukan oleh sejumlah travel haji melalui asosiasi kepada oknum pejabat Kemenag.

Nilai setoran tersebut berkisar antara USD 2.600 hingga USD 7.000 per kuota, bergantung pada skala usaha travel masing-masing.

Dana tersebut diduga mengalir dari asosiasi haji ke pejabat Kemenag, bahkan hingga ke jajaran pimpinan.

Akibat praktik tersebut, negara disebut mengalami kerugian lebih dari Rp 1 triliun, karena perubahan komposisi kuota mengalihkan dana jemaah haji reguler ke pihak swasta.

Dalam proses penyidikan, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, yakni:
- Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama,
- Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menag,
- Fuad Hasan Masyhur, pemilik travel haji Maktour.

KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi penting, termasuk:
- Rumah pribadi Gus Yaqut,
- Kantor Kemenag,
- Kantor asosiasi travel haji,
- Kantor Maktour,
- Rumah ASN Kemenag,
- Rumah di Depok milik Gus Alex.

Terbaru, penyidik KPK menyita dua unit rumah senilai Rp 6,5 miliar di Jakarta Selatan, yang diduga dibeli oleh ASN Ditjen PHU Kemenag dari hasil korupsi.

Melihat pengalaman buruk tersebut, Jaksa Agung berharap pengalihan kewenangan ke Kemenhaj menjadi momentum pembersihan total tata kelola haji di Indonesia.

Ia menegaskan, perpindahan kementerian jangan sampai hanya bersifat administratif tanpa perubahan mentalitas.

"Saya mengharapkan pindah ini bukan pindah kementeriannya, jangan sampai nanti kepindah juga penyakitnya," tegas Burhanuddin.

Ia juga menyebut bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi haji akan terus dikawal, demi memastikan penyelenggaraan haji benar-benar memberi pelayanan terbaik bagi umat dan bukan menjadi lahan penyalahgunaan kekuasaan.*

(kp/a008)

Pokjaluh Aceh Dorong Penyuluh Agama Tingkatkan Kualitas Binaan Lewat Strategi Efektif

Kejati Sumut Tahan Mantan Kepala Cabang PT BKI Tersangka Korupsi Pengadaan Kapal Tunda Pelindo I

Praperadilan Ditolak, Kuasa Hukum: Tak Buktikan Nadiem Makarim Bersalah

Anak Riza Chalid Didakwa Raup Rp3 Triliun dari Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina

Program Magang Fresh Graduate Dinilai Langgar UU Ketenagakerjaan

Praperadilan Ditolak, Nadiem Makarim Resmi Jadi Tersangka Korupsi Laptop Chromebook