JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja sepanjang tahun 2025.
Ia menilai tragedi tersebut sebagai peringatan keras bahwa sistem perlindungan PMI masih menghadapi banyak tantangan serius.
"Data dari Sumatera Utara ini hanyalah salah satu contoh. Kami meyakini masih banyak daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan kita perlu diperkuat secara menyeluruh," ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).Baca Juga:
Berdasarkan data Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumut, ketujuh korban diketahui berangkat ke luar negeri secara non-prosedural dan diduga kuat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Puan menegaskan bahwa praktik TPPO kini kian sulit dilacak karena menggunakan berbagai modus baru berbasis teknologi digital.
Ia menyoroti semakin banyaknya PMI yang dijanjikan pekerjaan legal, namun kemudian mengalami penipuan, penahanan paspor, gaji tidak dibayar, hingga tekanan kerja ekstrem.
"Setiap nyawa yang hilang akibat praktik ini adalah bukti nyata bahwa negara harus hadir secara optimal untuk melindungi warganya. Kita tidak bisa lagi menunggu kasus viral baru bertindak," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Puan juga menyerukan pentingnya langkah terpadu lintas sektor dalam memperkuat perlindungan pekerja migran, mulai dari hulu hingga hilir.
"Ini bukan hanya tugas satu kementerian. Butuh kerja sama seluruh elemen, dari pencatatan PMI, pengawasan agen, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi korban," ujarnya.
Puan juga mengimbau pemerintah daerah dan pusat agar menggencarkan kampanye publik anti-TPPO, terutama di daerah dengan angka pengangguran tinggi seperti Sumut dan Jawa Barat.
"Penegakan hukum terhadap sindikat perdagangan manusia, khususnya yang beroperasi lintas negara, harus menjadi prioritas. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan kriminal internasional," tegas cucu proklamator RI tersebut.
Ia juga mendesak peningkatan kapasitas diplomasi Indonesia, khususnya di negara-negara yang menjadi destinasi PMI, agar layanan perlindungan dan konsuler lebih responsif terhadap berbagai bentuk eksploitasi.
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
