Wagub Aceh Geser Fokus Huntara, Tekan BP BUMN Bangun Huntap Permanen
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengambil langkah tegas dengan menyepakati bersama masyarakat adat Tapanuli Raya untuk merekomendasikan penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kepada pemerintah pusat.
Langkah ini sebagai respon atas berbagai konflik sosial dan dampak lingkungan yang ditimbulkan perusahaan tersebut di wilayah Sumatera Utara.
Bobby menegaskan bahwa pemerintah provinsi hanya memiliki kewenangan untuk memberikan surat rekomendasi, sedangkan keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat, yang saat ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto.Baca Juga:
Ia menargetkan surat rekomendasi akan diserahkan dalam satu minggu setelah kesepakatan dicapai.
"Kami dari Pemerintah Provinsi Sumut akan mengeluarkan surat rekomendasi penutupan PT TPL kepada pemerintah pusat. Surat ini ditargetkan selesai dalam satu minggu," kata Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Senin (24/11/2025).
Rekomendasi ini merupakan hasil diskusi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat adat Tapanuli Raya, pemerintah daerah kabupaten, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Surat rekomendasi akan memuat pandangan berbagai pihak mengenai dampak positif dan negatif kehadiran TPL di Sumut.
Isi Rekomendasi Berdasarkan Jangka Waktu
- Jangka Panjang: Penutupan PT TPL secara permanen.
- Jangka Menengah: Penanganan dampak sosial dan ekonomi, termasuk solusi bagi tenaga kerja lokal terdampak.
- Jangka Pendek: PT TPL diminta tidak mencabut tanaman milik petani setempat dan membekukan kegiatan di area lahan milik warga yang berkonflik.
Bobby Nasution menekankan pentingnya kesepakatan bersama untuk mencegah konflik lebih lanjut, terutama di area yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Pastor Walden Sitanggang, Ketua Sekber Gerakan Oikumenis, menyatakan dukungan terhadap langkah gubernur dan menunggu penandatanganan surat rekomendasi.
Ia menilai rekomendasi ini sebagai solusi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
"Kami percaya kepada bapak gubernur dalam proses surat rekomendasi ini. Kami juga meminta agar kegiatan PT TPL dibekukan di area yang berkonflik dengan masyarakat," ujar Pastor Walden.
Sikap politik PDIP Sumut juga menguatkan langkah ini.
Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon, menilai keberadaan PT TPL dan PT GRUTI merusak lingkungan dan menimbulkan konflik dengan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada lahan pertanian.
"Kami mengambil sikap tegas untuk menolak perusahaan perusak lingkungan dan mendorong pemerintah menutup perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan," tegas Rapidin usai dilantik kembali sebagai Ketua PDIP Sumut pada 19 November 2025.
PDIP Sumut juga berencana menyampaikan rekomendasi ini kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP agar dapat diperjuangkan melalui DPR RI sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
Langkah rekomendasi penutupan PT TPL oleh Gubernur Sumut, didukung berbagai pihak, menunjukkan peran strategis pemerintah daerah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat demi terciptanya kebijakan yang adil dan berkelanjutan.*
(tm/ad)
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Aceh Tahun 2026 di Hotel The Pad
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendorong penguatan kolaborasi dengan Dewan Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan swasembada
NASIONAL
KISARAN Dua pria asal Kemayoran, Jakarta Pusat, Gilang Pandu Sugiarto (32) dan Dedi Sujatmiko (37), dituntut hukuman mati oleh Jaksa Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi begal bersenjata tajam dan panah terjadi di Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menerima laporan kinerja Komisi Informasi (
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Ilmu Fardhu &039Ain (MIFA) Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL