Dari Kenduri Diraja hingga Istana Maimun, Ini Komitmen Rico Waas Jaga Warisan Kesultanan Deli
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kenduri Diraja Negeri Deli yang akan digel
PEMERINTAHAN
JAKARTA- Orang tua siswa Sekolah Dasar (SD) kini dapat memastikan apakah anak mereka terdaftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP) melalui layanan daring resmi.
Pengecekan ini penting untuk memastikan bantuan pendidikan senilai Rp450.000 per tahun bisa dicairkan dengan tepat.
PIP merupakan bantuan tunai dari pemerintah untuk siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin.Baca Juga:
Program ini bertujuan mencegah anak putus sekolah dan meringankan biaya pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Bantuan tidak hanya berlaku bagi siswa SD reguler, tetapi juga mencakup pendidikan nonformal seperti Paket A dan pendidikan khusus lainnya.
Siapa Saja yang Berhak Menerima?
Penerima PIP mencakup siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan, dan pemegang Kartu Keluarga Sejahtera.
Selain itu, siswa yatim piatu, terdampak bencana alam, atau yang sebelumnya putus sekolah dan kembali melanjutkan pendidikan juga berhak menerima.
Kategori khusus lain termasuk anak berkebutuhan khusus, korban musibah, anak dari orang tua yang terkena PHK, tinggal di daerah konflik, keluarga terpidana, atau memiliki lebih dari tiga saudara serumah.
Cara Cek Status PIP Anak SD
Proses pengecekan sangat mudah dan dapat dilakukan melalui situs resmi https://pip.kemendikdasmen.go.id/home_v1. Orang tua hanya perlu memasukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak secara lengkap dan benar, menjawab perhitungan sederhana untuk verifikasi, lalu klik tombol "Cek Penerima PIP".
Sistem akan menampilkan status kepesertaan anak beserta informasi nominal bantuan yang berhak diterima.
Besaran Bantuan PIP untuk Siswa SD
Siswa SD yang terdaftar sebagai penerima PIP berhak mendapatkan Rp450.000 per tahun. Nominal ini dapat digunakan untuk membiayai seragam, buku, alat tulis, dan kebutuhan sekolah lainnya.
Namun, siswa kelas 6 SD yang berada di tahun terakhir hanya menerima setengah dari nominal normal, yakni Rp225.000.
Untuk jenjang lebih tinggi, bantuan PIP berbeda: siswa SMP atau sederajat mendapat Rp750.000 per tahun, sedangkan SMA/SMK menerima Rp1.800.000.
Siswa kelas akhir SMP dan SMA/SMK masing-masing hanya menerima Rp375.000 dan Rp900.000.
Pengecekan online ini diharapkan mempermudah orang tua memastikan bantuan tepat sasaran dan membantu anak-anak tetap semangat menempuh pendidikan.*
(km/um)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kenduri Diraja Negeri Deli yang akan digel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang w
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Jakarta telah disiapkan. Namun, pemerintah belum
EKONOMI
JAKARTA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengungkap bakal ada kejutan dalam formasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengukuhkan 74 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Sumatera Utara
PEMERINTAHAN
MEDAN Gempa bumi dengan magnitudo (M) 6,4 mengguncang wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (15/8/2026) petang. Ba
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas turun langsung memantau gotong royong massal yang digelar serentak di 21 kecamatan dalam
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke21 di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, berujung ricuh pada Sabtu (15/8/2026). Kericu
PERISTIWA
BANDA ACEH Tokoh sekaligus mediator perdamaian Aceh asal Finlandia, Juha Christensen, meminta semua pihak menghormati penggunaan bendera
POLITIK