Basarnas Akui Sarpras Minim saat Tangani Bencana Sumatera: Satu Kantor Layani 18 Kabupaten

JAKARTA- Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengungkapkan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki lembaganya dalam merespons bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Kondisi ini, menurut dia, menjadi salah satu tantangan terbesar saat melakukan evakuasi korban dalam beberapa hari terakhir.

Syafii menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.

Baca Juga:

• TNI AD Kerahkan Dua Helikopter untuk Percepat Penanganan Bencana di Sumatera

Ia menegaskan bahwa kemampuan Basarnas di lapangan tidak sebanding dengan cakupan wilayah kerja mereka.

"Kalau ditanya apakah Basarnas memiliki sarana-prasarana yang cukup? Kami sampaikan pasti sangat kurang," kata Syafii.

"Harapan Komisi kan kami hadir di setiap kabupaten, sementara kondisi kami jauh dari itu."

Satu Kantor Tangani 18 Kabupaten-Kota

Syafii mencontohkan situasi di Sumatera Barat, salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana paling tinggi.

Di provinsi tersebut, satu kantor Basarnas harus menangani 18 kabupaten/kota sekaligus, dengan jumlah personel yang juga terbatas.

Keterbatasan itu berimbas pada respons evakuasi yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga relawan setempat.

Ia menegaskan bahwa partisipasi warga yang tidak terdampak menjadi kunci penyelamatan pada jam-jam pertama bencana.

"Kami berharap seluruh warga yang tidak terdampak mampu melakukan tindakan awal sambil menunggu tim SAR datang," ujar Syafii.

Beban Kerja Basarnas di Tengah Lonjakan Bencana

Penjelasan Syafii disampaikan di tengah pembaruan data dari BNPB soal korban bencana Sumatera yang telah mencapai 604 orang meninggal.

Ratusan lainnya masih hilang, sementara ribuan warga mengungsi.

Komisi V DPR sebelumnya menyoroti minimnya unit SAR di luar Jawa, sementara tren bencana hidrometeorologi meningkat setiap tahun.

Syafii mengakui kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah pusat.

Dorongan Penguatan Kapasitas SAR Daerah

Sejumlah anggota DPR mendesak pemerintah memperkuat kantor SAR di daerah melalui penambahan peralatan, heli angkut, perahu, hingga personel.

Syafii menambahkan, pembenahan sarpras tidak hanya mendesak, tetapi juga menentukan efektivitas penanganan bencana dalam 72 jam pertama.*

(dtk/um)

TNI AD Kerahkan Dua Helikopter untuk Percepat Penanganan Bencana di Sumatera

Korban Banjir di Sumbar Bertambah Jadi 26 Orang, Puluhan Ribu Dievakuasi

BNPB: Korban Banjir dan Longsor di Sumut Capai 116 Orang, 42 Masih Hilang

Akses Darat Terputus, Basarnas Kerahkan Tim SAR Lewat Laut di Aceh dan Sumut

Prabowo Tunjuk Pratikno Koordinasikan Penanganan Bencana di Sumatera

Tujuh Jenazah Korban Banjir Bandang Batang Toru Dimakamkan Massal, Identifikasi Terkendala Minimnya Laporan Warga