Darurat Bencana, Satgas PKH Didesak Tindak Mafia Hutan di Sumatera

JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dikomandoi Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk menindak tegas mafia pembalakan liar di kawasan hutan Sumatera.

Permintaan ini muncul setelah banjir besar di beberapa provinsi di Pulau Sumatera diduga diperparah oleh maraknya aktivitas ilegal yang merusak hutan.

"Dengan adanya kondisi bencana sekarang, di mana banjir mengungkap fakta dugaan maraknya pembalakan liar dan kejahatan korporasi di Sumatera, maka Satgas PKH harus lebih progresif dalam menyikat para pelaku utamanya, atau mafia," ujar pakar hukum Suparji Achmad, Kamis, 4 Desember 2025.

Baca Juga:

• Miris, 2.000 Warga Langkat Mengungsi di Atas Rel Kereta Tanpa Fasilitas Memadai

Meski sebelumnya Satgas PKH melaporkan berhasil menyita hampir 5,3 juta hektare kawasan hutan bermasalah, kondisi bencana saat ini menuntut langkah yang lebih gencar.

Suparji menekankan, satgas harus menindak pembalakan liar, baik yang dilakukan di kawasan yang sudah habis izinnya maupun yang secara mutlak tidak boleh dikelola.

"Apakah memang ada izinnya sudah habis namun tetap beroperasi, praktik pembalakan liar yang merusak, atau memang kawasan yang secara mutlak tidak boleh dikelola. Ini yang harus terus ditertibkan," kata Suparji.

Selain pelaku individu, korporasi yang melanggar hukum juga harus mendapat tindakan pidana.

Penegakan hukum yang tegas diharapkan tidak hanya meminimalisir kerusakan hutan, tetapi juga mengurangi potensi kerugian negara sekaligus mencegah bencana yang merenggut nyawa dan menghancurkan infrastruktur.

"Dengan kasus sekarang yang telah membawa korban jiwa dan kerugian material besar, harus segera dilakukan penyelidikan mendalam ada tidaknya pelanggaran hukum dan penetapan tersangka," imbuh Suparji.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan agar pemerintah tak segan menindak pelaku kejahatan yang mencuri kekayaan alam.

Menurutnya, sumber daya alam Indonesia harus dinikmati rakyat, bukan merugikan bangsa.*

(oz/dh)

Satgas PKH Bakal Selidiki Dugaan Pembalakan Liar yang Picu Banjir di Sumut

Pencegahan ke Luar Negeri Dirut PT Djarum Dicabut, Kejagung: Kooperatif Selama Penyidikan

Presiden Prabowo Tunjuk Kuntadi Jadi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung

Kejagung Cegah Dirut PT Djarum dan Eks Dirjen Pajak Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pajak Tax Amnesty

Kasus Google Cloud Beririsan dengan Chromebook, KPK Serahkan Penanganan ke Kejagung

Komisi IV Gelar Rapat Tertutup dengan Pengusaha Sawit, Bahas Penertiban Lahan Bermasalah