DPR RI Undang Prof. OK Saidin Bahas Perubahan UU Hak Cipta
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. H. OK Saidin, SH, M.Hum, dijadwalkan mengikuti Rapat Dengar
PENDIDIKAN
JAKARTA - Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyoroti polemik saling sindir antarmenteri yang mencuat pascabencana banjir di tiga provinsi di Pulau Sumatera.
Ia menegaskan bahwa persoalan banjir dan lingkungan tidak bisa serta-merta ditimpakan kepada menteri yang baru menjabat dalam waktu singkat.
"Ini bukan kesalahan satu orang dua orang, coba lihat dulu kesalahannya menteri yang bersangkutan? Gara-gara satu kejadian mereka baru jadi menteri satu tahun, bener enggak ini kesalahan mereka?" kata Hasan, dikutip dari akun Instagramnya, Minggu (7/12/2025).Baca Juga:
Menurut Hasan, banjir sering kali merupakan akumulasi pengelolaan lingkungan yang terjadi selama puluhan tahun.
Evaluasi seharusnya ditarik jauh ke belakang, untuk menemukan akar masalah sesungguhnya.
"Apakah ini kesalahan kita sudah berpuluh-puluh tahun misalkan. Kita tarik 50 tahun, kita tarik 40 tahun, kita tarik 30 tahun, ini kan yang harus ditelusuri, bener enggak terjadi kesalahan di situ," ujarnya.
Selain menyoroti akar persoalan, Hasan juga menekankan etika pemerintahan.
Evaluasi atau peringatan terhadap anggota kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, bukan sesama menteri di ruang publik.
"Kalau saya sih mau menggarisbawahi dua hal, yang berhak memperingatkan anggota kabinet itu bossnya kabinet. Bosnya kabinet itu presiden. Hanya presiden yang bisa memberikan peringatan kepada anggota kabinet, baik itu secara tertutup maupun terbuka," jelas Hasan.
Hasan menyayangkan aksi saling sindir di muka umum yang dinilainya merusak citra soliditas pemerintah.
Padahal, dalam penanganan bencana, kekompakan kabinet sangat dibutuhkan.
"Ketika bukan Pak Purbaya yang menyenggol menteri lain, kelihatan enggak kalau kabinet jadi tidak solid? Kan berbalas-balasannya jadi tidak solid. Padahal kita justru sekarang lagi butuh solid-solidnya ini," ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak menempatkan persoalan pada proporsinya, fokus pada penyelesaian jangka panjang, dan menghindari generalisasi kesalahan.
"Soal pertobatan nasuha ya ayo taubatan nasuha. Semua kita taubatan nasuha tapi dudukkan perkara pada tempatnya, jangan main jurus pukul rata," kata Hasan.*
(tb/ad)
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. H. OK Saidin, SH, M.Hum, dijadwalkan mengikuti Rapat Dengar
PENDIDIKAN
JAKARTA Banyak orang memiliki kebiasaan membuka TikTok, menonton Netflix, atau scroll media sosial sebelum tidur. Tujuannya sederhana, a
KESEHATAN
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Direktur Utama PT Indofarma, Arief Pramuhanto, dalam kasus korupsi alat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Demokrat mendorong pemerintah segera membuka akses bantuan internasional untuk korban bencana di Sumatera. Sekretaris Jend
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya, Heru H
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN, Kodim 0212 Tapanuli Selatan menurunkan tim darurat untuk membantu warga terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah K
NASIONAL
SIBOLGA,SUMATERA UTARA Sejumlah wilayah di Kota Sibolga terendam banjir akibat meluapnya Sungai Aek Doras, setelah hujan deras mengguyur
NASIONAL
PERCUT SEI TUAN, Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meresmikan Masjid Banun Syakirun di Jalan Perhubungan Baru, Dusun V, Des
AGAMA
JAKARTA, Pemerintah Indonesia masih menunda pembukaan akses bantuan internasional bagi korban banjir dan longsor di Sumatera. Langkah in
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak bencana banjir di Aceh pada Minggu (7/12/2025), tepatnya di Kabupate
POLITIK