Politik Uang Masih Menggurita, KPK Usulkan 5 Jurus Ampuh Benahi Pemilu
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
LUBUK PAKAM, DELI SERDANG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang resmi menjalin kerja sama dengan Badan Bank Tanah untuk memaksimalkan pengelolaan tanah sekaligus menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung lama.
Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, dan Plt Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang, Anwar Sadat Siregar, menjelaskan, kerja sama ini akan fokus pada pemetaan potensi pertanahan, pemanfaatan, serta penyelesaian persoalan pertanahan yang kerap menimbulkan konflik.Baca Juga:
"Bupati ingin memastikan pengelolaan tanah di Kabupaten Deli Serdang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan konflik agraria," ujar Anwar, Rabu (10/12/2025).
Persoalan sengketa yang ditangani mencakup alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan, pergudangan, dan industri.
Pemkab juga mengantisipasi agar kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak berubah fungsi tanpa prosedur yang sah.
Selain itu, konflik lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II menjadi sorotan. Saat ini, Pemkab Deli Serdang belum memiliki data lengkap mengenai lokasi lahan eks HGU yang rawan menimbulkan masalah agraria.
Minimnya data dan keterbatasan informasi batas lahan membuat pemetaan menyeluruh sulit dilakukan.
"Setidaknya ada empat titik konflik yang sudah teridentifikasi di Kecamatan Percut Sei Tuan, Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, dan Patumbak. Konflik melibatkan masyarakat, pensiunan, serta pihak swasta," tambah Anwar.
Bupati Deli Serdang berharap kerja sama ini dapat mempercepat penyelesaian sengketa, meminimalkan konflik, dan memberikan kepastian hukum bagi warga.
"Intinya, Bapak Bupati ingin memberikan manfaat besar bagi masyarakat terkait pengelolaan tanah sekaligus menyelesaikan konflik agraria," tutup Plt Kadis Kominfostan.*
(dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menampilkan foto lawas Presiden ke7 RI Joko Widodo saat masih menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Univer
HUKUM DAN KRIMINAL