Pemulihan Pascabencana Sumatera Dinilai Harus Libatkan Jasa Konstruksi Lokal

JAKARTA— Forum Lintas Asosiasi Jasa Konstruksi (FLAJK) menilai besarnya alokasi anggaran pemerintah untuk pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara harus dibarengi dengan kebijakan yang berpihak pada pemerataan ekonomi.

Sekretaris Jenderal FLAJK, Yakub F. Ismail, mengatakan pemulihan infrastruktur tidak seharusnya hanya berorientasi pada kecepatan penyelesaian proyek dan skala pekerjaan, tetapi juga pada keadilan distribusi manfaat pembangunan, terutama bagi pelaku jasa konstruksi skala menengah dan kecil.

"Pemulihan pascabencana seharusnya menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi lokal. Karena itu, keterlibatan pelaku jasa konstruksi menengah dan kecil yang memiliki kapasitas dan pengalaman sangat penting," ujar Yakub di Jakarta, Selasa.

Baca Juga:

• Instruksi Prabowo, Pemerintah Susun Paket Kebijakan Ekonomi Pascabencana Sumatera

Menurut Yakub, pemerintah perlu membuka ruang yang lebih adil bagi kontraktor swasta nasional, khususnya kelompok menengah ke bawah, dalam proyek-proyek pemulihan pascabencana.

Ia menilai pola pengerjaan yang terlalu terpusat pada perusahaan besar atau badan usaha milik negara berpotensi menghambat pemerataan ekonomi di daerah terdampak.

Ia mendorong agar skema pengadaan proyek disusun secara transparan dan terdistribusi, termasuk melalui pemecahan paket pekerjaan, pendampingan teknis, serta dukungan pembiayaan bagi kontraktor kecil dan menengah.

"Dengan desain kebijakan yang tepat dan berpihak, kualitas pekerjaan tetap terjaga, sementara ekonomi daerah dapat bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan," kata Yakub.

Yakub, yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Perusahaan Konstruksi Indonesia (ASPERKONI), mencontohkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai model kolaborasi pembangunan yang dinilai inklusif.

Program tersebut melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat rantai pasok lokal.

Menurut dia, pendekatan serupa dapat diterapkan dalam pembangunan infrastruktur pascabencana, dengan menjadikan kontraktor skala menengah dan kecil sebagai bagian dari ekosistem pemulihan.

"Pemulihan infrastruktur tidak hanya soal membangun kembali fisik, tetapi juga membangun kembali ekonomi dan kemandirian masyarakat di wilayah terdampak," ujarnya.*

(dh)