Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengungkap fakta mengejutkan terkait mandeknya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bisnis dan HAM yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam mencegah eksploitasi alam oleh korporasi.
Koordinator Kerjasama Internasional KemenHAM, Sofia Alatas, menyebut bahwa draf Perpres Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) 60 Tahun 2023 telah rampung sejak tiga tahun lalu.
Namun, aturan krusial ini belum juga disahkan karena menunggu tanda tangan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto.Baca Juga:
"Perpres ini sudah terbentuk sejak 2023, tetapi posisi sekarang berada di Kemenko Perekonomian, tinggal menunggu persetujuan. Dari Setneg sudah oke. Setelah itu baru akan diajukan ke Presiden untuk pengesahan," ujar Sofia dalam sesi Media Dialogue di Jakarta Pusat, Selasa, 23 Desember 2025.
Sofia menekankan bahwa proses penyusunan Perpres ini telah melibatkan masyarakat sipil, industri besar, dan pakar HAM, termasuk Ririn dan Haris Azhar.
Perpres tersebut dirancang sebagai instrumen pencegahan dan pemulihan terhadap praktik bisnis yang berpotensi merusak lingkungan dan hak asasi manusia.
"Perpres ini lebih kita harapkan untuk pencegahan dan pemulihan," pungkas Sofia.
Mandeknya regulasi ini menjadi sorotan publik di tengah bencana banjir bandang Aceh dan Sumatera, yang menurut sejumlah pengamat, merupakan dampak dari pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan.*
(di/ad)
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
PADANG LAWAS Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padang Lawas mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Gan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Suara lirih namun tenang itu keluar dari Dr. Badjora Muda Siregar, dokter bedah senior berusia 87 tahun, sesaat setelah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL