MEDAN — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara memberikan Remisi Khusus Hari Raya Natal 2025 kepada 3.088 narapidana dan anak binaan di berbagai lembaga pemasyarakatan di Sumatera Utara.
Dari jumlah tersebut, 43 orang dinyatakan langsung bebas setelah memperoleh Remisi Khusus Seluruhnya (RK II).
Pemberian remisi dipusatkan di Gereja Oikumene Lapas Kelas I Medan, Kamis, 25 Desember 2025.Baca Juga:
Acara dihadiri Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjen Pemasyarakatan Adhayani Lubis, Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara Yudi Suseno, unsur Forkopimda, kepala UPT pemasyarakatan wilayah Medan, serta tokoh gereja.
Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pemberian remisi dibacakan dalam acara tersebut, disusul penyerahan remisi secara simbolis kepada perwakilan narapidana dan anak binaan.
Data Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Utara mencatat, dari 3.088 penerima remisi, sebanyak 3.045 orang memperoleh Remisi Khusus Sebagian (RK I) dan 43 orang memperoleh Remisi Khusus Seluruhnya (RK II) sehingga dapat langsung menghirup udara bebas.
Penerima remisi berasal dari berbagai kategori tindak pidana.
Rinciannya, 1.819 narapidana pidana umum, 19 narapidana yang tunduk pada PP Nomor 28 Tahun 2006, serta 1.250 narapidana berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang mencakup perkara-perkara dengan persyaratan khusus seperti korupsi, narkotika, dan kejahatan berat lainnya.
Selain itu, 17 anak binaan juga memperoleh Pengurangan Masa Pidana Khusus Natal 2025.
Sebanyak 16 anak menerima PMP I dan 1 anak menerima PMP II atau langsung bebas. Seluruhnya merupakan anak binaan kasus pidana umum.
Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara Yudi Suseno menyatakan, pemberian remisi merupakan bagian dari sistem pembinaan yang bertujuan mendorong perubahan perilaku warga binaan.
"Remisi bukan sekadar pengurangan hukuman, tetapi bentuk apresiasi negara terhadap narapidana yang menunjukkan kepatuhan dan kesungguhan mengikuti program pembinaan," ujar Yudi.
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
