MK Tegaskan Makna "Kerugian Negara" Harus Jadi "Kerugian Keuangan Negara"
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UndangUndang Administrasi Pemerintahan dengan mene
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memulangkan sembilan warga negara Indonesia (WNI) dari Kamboja yang diduga terlibat dalam praktik penipuan daring lintas negara.
Dari jumlah tersebut, tujuh orang sempat diperkerjakan di sentra penipuan online di sejumlah wilayah Kamboja.
Kesembilan WNI dipulangkan menggunakan penerbangan komersial dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Jumat malam (26/12/2025).Baca Juga:
Salah seorang WNI, Dymas Nurdjaty, asal Kuningan, Jawa Barat, menyampaikan rasa syukur atas kepulangannya bersama rekan-rekannya.
"Saya Dymas menyampaikan terkait pemulangan saya bersama teman-teman ke Indonesia, hari ini Jumat (26/12/2025). Alhamdulillah, kami semua dalam keadaan baik-baik saja," ujarnya.
Pemulangan ini terlaksana melalui kerja sama Direktorat Pelindungan WNI Kemenlu RI, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh, serta Bareskrim Polri.
Sebelum kembali ke Indonesia, para WNI menjalani proses keimigrasian di Kamboja, termasuk penyelesaian deportasi dan penerbitan izin keluar oleh otoritas setempat.
KBRI Phnom Penh juga memfasilitasi penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi enam WNI yang dipulangkan karena tidak memiliki dokumen perjalanan lengkap.
Setibanya di Tanah Air, seluruh WNI langsung dibawa Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mendalami dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan penipuan daring lintas negara.
Kemenlu menyebut para WNI tersebut berasal dari beberapa daerah, yaitu Jawa Barat, Jakarta, Riau, Sumatera Utara, Lampung, dan Sulawesi Utara.
Pihak Kemenlu kembali mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi.
Pekerjaan ilegal berisiko tinggi dan dapat berujung pada eksploitasi, keterlibatan kejahatan transnasional, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).*
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UndangUndang Administrasi Pemerintahan dengan mene
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto mendorong penguatan pembelajaran bahasa asing bagi pelajar Indonesia sejak jenjang sekolah dasar. B
PENDIDIKAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan memusnahkan barang bukti dari 216 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Forum Pencucian Pasir Tailing (FP2T) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman melalui pembinaan dan serti
NASIONAL
MEDAN Seorang mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) berinisial TFA (20) ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Realisasi Pendapatan
PEMERINTAHAN
ACEH UTARA Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, menjadi lokasi puncak peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 yang digelar di Kompl
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang menghubu
PEMERINTAHAN
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat 22 kilogram ya
HUKUM DAN KRIMINAL