LAMPUNG – Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Lampung melakukan pengawasan intensif terhadap kesiapan posko pelayanan dan pengamanan dalam rangka Operasi Lilin Krakatau 2025.
Pemeriksaan ini dilakukan di seluruh jajaran Polres di wilayah Lampung, termasuk Pos Pengamanan Pantai Mutun dan Pos Pengamanan Polsek Kemiling.
Kegiatan yang dipimpin Kasubsatgas Propam Polda Lampung, Kompol Supriyanto, bertujuan memastikan personel berdisiplin tinggi dan siap menjalankan tugas selama operasi berlangsung.Baca Juga:
Pengawasan mencakup kehadiran personel, sikap penampilan, kedisiplinan, kelengkapan atribut, administrasi posko, serta kesesuaian dengan prosedur operasi standar.
Beberapa hari sebelumnya, pengawasan serupa telah dilakukan di posko strategis lainnya, antara lain:
- Posko Polres Lampung Utara
- Posko Polres Lampung Tengah
- Posko Polres Tulang Bawang Barat
- Posko Polres Pesawaran
- Pos Yan Gunung Labuhan Polres Way Kanan
- Pos Pam Polres Pringsewu
- Posko Sekincau Polres Lampung Barat
Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Yuni Iswandari, menyatakan pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Lampung untuk memastikan operasi berjalan optimal dan sesuai standar pelayanan Polri.
"Bidpropam Polda Lampung terus melakukan pengawasan rutin dan mendadak ke seluruh posko pengamanan Operasi Lilin Krakatau 2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap personel yang bertugas siap secara fisik, mental, dan administrasi, serta menjaga sikap dan penampilan profesional di hadapan masyarakat," tegas Kombes Pol. Yuni Iswandari.
Ia menambahkan, hasil pengawasan secara umum menunjukkan kesiapan personel yang baik, namun jika ditemukan ketidaksesuaian, segera dilakukan pembinaan dan perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat tetap prima.
"Kami berharap dengan pengawasan yang ketat ini, seluruh jajaran dapat terus menjaga konsistensi, disiplin, dan profesionalisme selama pelaksanaan operasi, sehingga masyarakat merasa aman, terlindungi, dan terlayani dengan baik," tutupnya.*
(ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya terungkap. Empat prajurit TNI yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami, resmi melantik sejumlah Ketua TP PKK kecamatan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan berulang terhadap sejumlah biro travel haji dalam kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
