MEDAN – Ketua Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan (IMA Tabagsel), Perantoan Rambe, menyoroti penyaluran plasma kelapa sawit yang dilakukan PT Agrinas Palma Nusantara di Lahan Register 40, Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara.
Dalam pernyataannya di Kota Medan, Senin (29/12), Perantoan menyampaikan bahwa distribusi plasma melalui satu koperasi saja menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.
Ia menilai mekanisme verifikasi penerima plasma oleh koperasi diduga tidak selektif dan kurang tepat sasaran.Baca Juga:
"Plasma yang disalurkan hanya melalui satu koperasi ini menimbulkan konflik dan bahkan perpecahan di masyarakat, sebagaimana terlihat di media sosial," ujarnya.
Perantoan menambahkan bahwa banyak penerima plasma yang diduga bukan asli dari daerah tersebut.
Lebih lanjut, ia meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan terkait penyaluran plasma Register 40.
"Kami ingin memastikan plasma disalurkan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi warga yang berhak. Kami juga meminta Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil ketua koperasi terkait dugaan KKN," kata Perantoan.
Ketua IMA Tabagsel juga menekankan agar Pemerintah Daerah tidak lepas tangan terhadap polemik ini.
Menurutnya, warga yang hadir dalam ekskusi lahan Register 40 pada April 2025 berhak mendapatkan perhatian dan pengakuan atas hak mereka.
Untuk diketahui, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada 25 April 2025 mengeksekusi lahan sawit seluas 47 ribu hektare di kawasan hutan Register 40, sebelumnya dikelola perusahaan milik almarhum DL Sitorus dengan pola PIR dan koperasi.
Setelah eksekusi, lahan diserahkan ke Kementerian Kehutanan, kemudian ke Kementerian BUMN, dan akhirnya dikelola PT Agrinas Palma Nusantara yang menerapkan program plasma.
Polemik penyaluran plasma ini memunculkan perhatian publik, khususnya soal transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat lokal dalam program kemitraan perkebunan sawit.*
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan perbaikan ruas jalan Jembatan MerahMuarasoma di Mandailing Natal dan Lubu
PEMERINTAHAN
MEDAN Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Sumatera Utara, Terang Dewi Susantri Ujung, memastikan pencairan dana Bantuan Operasi
PENDIDIKAN
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait uji materi Pasal 21 U
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol. Zulham Effendy, mengungkapkan bahwa tig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan kesiapan mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administratif dan teknis guna mendukung rencan
PEMERINTAHAN
BINJAI Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Harimin Tarigan, mewakili Wali Kota Binjai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dala
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut kunjungan kerja Tim Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna memimpin apel pencanangan pembangunan Zona Integrita
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Kepolisian Resor Nias Selatan menggelar pemeriksaan urine mendadak terhadap sejumlah personel usai apel pagi di Mapolres Ni
NASIONAL
