Menhut Sebut Risiko Karhutla 2026 Lebih Besar, Pemerintah Diminta Perkuat Pencegahan Sejak Dini
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN
MEDAN – Ketua Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan (IMA Tabagsel), Perantoan Rambe, menyoroti penyaluran plasma kelapa sawit yang dilakukan PT Agrinas Palma Nusantara di Lahan Register 40, Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara.
Dalam pernyataannya di Kota Medan, Senin (29/12), Perantoan menyampaikan bahwa distribusi plasma melalui satu koperasi saja menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.
Ia menilai mekanisme verifikasi penerima plasma oleh koperasi diduga tidak selektif dan kurang tepat sasaran.Baca Juga:
"Plasma yang disalurkan hanya melalui satu koperasi ini menimbulkan konflik dan bahkan perpecahan di masyarakat, sebagaimana terlihat di media sosial," ujarnya.
Perantoan menambahkan bahwa banyak penerima plasma yang diduga bukan asli dari daerah tersebut.
Lebih lanjut, ia meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan terkait penyaluran plasma Register 40.
"Kami ingin memastikan plasma disalurkan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi warga yang berhak. Kami juga meminta Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil ketua koperasi terkait dugaan KKN," kata Perantoan.
Ketua IMA Tabagsel juga menekankan agar Pemerintah Daerah tidak lepas tangan terhadap polemik ini.
Menurutnya, warga yang hadir dalam ekskusi lahan Register 40 pada April 2025 berhak mendapatkan perhatian dan pengakuan atas hak mereka.
Untuk diketahui, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada 25 April 2025 mengeksekusi lahan sawit seluas 47 ribu hektare di kawasan hutan Register 40, sebelumnya dikelola perusahaan milik almarhum DL Sitorus dengan pola PIR dan koperasi.
Setelah eksekusi, lahan diserahkan ke Kementerian Kehutanan, kemudian ke Kementerian BUMN, dan akhirnya dikelola PT Agrinas Palma Nusantara yang menerapkan program plasma.
Polemik penyaluran plasma ini memunculkan perhatian publik, khususnya soal transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat lokal dalam program kemitraan perkebunan sawit.*
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengusulkan agar eks lahan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang akan dikelola BUMN Perhu
PEMERINTAHAN
KOTAPINANG Kunjungan Supervisi Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara menjadi momentum bagi TP PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lab
PEMERINTAHAN
ASAHAN Penguatan peran keluarga dalam menghadapi tantangan era digital terus didorong melalui kegiatan pembinaan Pola Asuh Anak dan Rema
PENDIDIKAN
JAKARTA Ratusan massa yang tergabung dalam Himmah Legal Movement (HLM), DPP Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI), dan Aliansi Maha
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 22 April 2026 Lonjakan harga bahan pokok bersubsidi kembali menjadi sorotan tajam dan memicu gelombang keresahan di tengah ma
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa lebih dari 15 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertamban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Konsumsi sayur masyarakat Indonesia dinilai masih jauh dari angka ideal dan perlu ditingkatkan hingga dua kali lipat guna menduk
KESEHATAN
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan proses pengembalian dana kepada nasabah Credit Union (CU) Paroki Aek Na
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melepas pengiriman 1.050 ton cabai merah dari Kabupaten Karo menuju Kota Pala
EKONOMI