Usai OTT, Istri Bupati Pemalang Tiba di KPK dan Langsung Jalani Pemeriksaan
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera mengambil keputusan terkait penanganan kayu-kayu gelondongan yang menumpuk di sejumlah daerah terdampak bencana, khususnya di Aceh.
Persoalan tersebut dinilai menghambat proses pemulihan pascabencana.
Permintaan itu disampaikan Saan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR bersama kementerian, lembaga, dan kepala daerah di Aceh, Selasa (30/12/2025).Baca Juga:
Menurut dia, hingga kini pemerintah daerah masih diliputi kebingungan dalam menangani kayu gelondongan karena khawatir berhadapan dengan persoalan hukum di kemudian hari.
"Kayu-kayu gelondongan sudah menumpuk, tetapi para kepala daerah tidak punya keberanian untuk memutuskan mau diapakan. Mereka takut ada persoalan hukum," kata Saan.
Politikus Partai NasDem itu menilai ketidakjelasan status kayu gelondongan berdampak langsung pada upaya pemulihan lingkungan dan infrastruktur.
Selain mengganggu proses pembersihan wilayah terdampak, tumpukan kayu juga berkontribusi terhadap pendangkalan sungai dan saluran air.
Saan meminta Mendagri mengoordinasikan lintas kementerian serta memberikan keputusan tegas agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas dalam menangani kayu tersebut.
"Ini penting untuk segera diselesaikan karena mengganggu proses pemulihan," ujarnya.
Selain persoalan kayu gelondongan, Saan juga menyoroti kendala pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana.
Ia menyebut banyak pemerintah daerah kesulitan menyediakan lahan karena status kepemilikan tanah yang belum jelas, mulai dari kawasan hutan hingga lahan berstatus hak guna usaha (HGU).
Menurut Saan, pembangunan hunian tetap baru dapat dilakukan apabila status lahan benar-benar bersih dan jelas.
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp1,6 triliun akan diselesaikan setelah pro
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kem
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membantah anggapan yang mengaitkan kondisi SD Negeri Tanggirejo, Kabupaten Grobogan, J
NASIONAL