DENPASAR — Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi (Satpas SIM) Polresta Denpasar terus mengedepankan pelayanan publik yang humanis dan informatif kepada masyarakat.
Pada Sabtu, 3 Januari 2026, personel Satpas SIM memberikan pendampingan serta informasi kepada para pemohon SIM yang mengikuti ujian teori.
Petugas secara aktif menjelaskan alur pelaksanaan ujian teori, penggunaan perangkat ujian berbasis komputer, hingga materi yang akan diujikan.Baca Juga:
Pendekatan komunikatif dan ramah tersebut bertujuan membantu pemohon memahami mekanisme ujian serta mengurangi rasa cemas saat mengerjakan soal.
Ps. Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu Supriyanto, mengatakan pelayanan ini merupakan bagian dari komitmen Polresta Denpasar dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
"Dengan informasi yang jelas dan pendampingan yang tepat, kami berharap proses penerbitan SIM dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku," ujar Supriyanto.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan di Satpas SIM juga bertujuan menciptakan pemohon SIM yang tertib administrasi dan memiliki pemahaman yang baik terhadap aturan berlalu lintas.
Hal tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada keselamatan berlalu lintas di wilayah Denpasar.
Satpas SIM Polresta Denpasar menegaskan akan terus melakukan pembenahan layanan guna memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.*
(dh)
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meragukan motif dendam pribadi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator K
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pihak sepakat merelokasi SMA Negeri 5 Pematangsiantar sebagai solusi a
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menangani kasus viralnya siaran langs
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan audiensi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh di Mapolda Aceh,
NASIONAL
BANYUMAS Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa aliran dana hasil korupsi kerap tidak berhenti pada penikmatan pribadi pel
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH Pemerintah Aceh berencana menghentikan penanggungan iuran BPJS Kesehatan bagi warga kategori desil 8 hingga 10 mulai 1 Mei 2026. Kebi
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh memusnahkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu seberat 4.989,24 gram di
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengutus jajaran Kecamatan Medan Marelan untuk menjenguk korban pembegalan yang tengah menj
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keberhasilan para pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Medan tidak terle
PEMERINTAHAN
JAKARTA Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola PT Pertamina (Persero) periode 20192023 kembali digelar di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
