Pengungsi Banjir Aceh Tamiang Masih di Tenda, PU Janji Hunian Sementara Segera Dihuni
ACEH TAMIANG Sebagian warga korban banjir akhir November 2025 di Aceh Tamiang masih tinggal di tenda pengungsian. Menteri Pekerjaan Umum
NASIONAL
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan kesiapannya membela komika Pandji Pragiwaksono yang tengah menjadi sorotan publik setelah membuat candaan fisik terhadap Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, dalam pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea pada 30 Agustus 2025.
Dalam materi stand up-nya, Pandji menyebut Gibran "ngantuk" sambil menyoroti fenomena politik dan perilaku masyarakat dalam memilih pemimpin.
Candaan tersebut baru viral setelah Mens Rea menempati posisi #1 dalam Top 10 Acara Netflix Indonesia per 27 Desember 2025.Baca Juga:
"Enggak akan dihukum Mas Pandji, tenang, nanti saya yang bela," tegas Mahfud MD dalam kanal YouTube resmi miliknya, Rabu (7/1/2026).
Mahfud menekankan bahwa pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga ucapan Pandji pada Agustus 2025 tidak bisa digugat secara hukum.
Mahfud juga menambahkan bahwa istilah "orang ngantuk" tidak bisa dianggap sebagai penghinaan secara hukum, karena konteksnya hanya candaan biasa dalam pertunjukan komedi.
Namun, pandangan berbeda datang dari praktisi hukum, Deolipa Yumara.
Deolipa menilai materi Pandji melewati batas, karena menirukan mimik dan ucapan pejabat negara dapat menurunkan martabat jabatan yang diemban.
Menurutnya, kritik yang sehat seharusnya fokus pada program kerja dan kebijakan, bukan fisik atau karakter personal.
"Kalau kita masuk ke KUHP yang baru, ada pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wapres. Tapi sifatnya delik aduan, jadi Wapres yang harus melaporkan," ujar Deolipa, dikutip dari YouTube Berisi (6/1/2026).
Meski demikian, Deolipa memperkirakan Gibran kemungkinan tidak akan menempuh jalur hukum.
Dia menekankan pentingnya membedakan antara kritik yang konstruktif dan humor yang menyinggung martabat pejabat publik.
ACEH TAMIANG Sebagian warga korban banjir akhir November 2025 di Aceh Tamiang masih tinggal di tenda pengungsian. Menteri Pekerjaan Umum
NASIONAL
SERDANG BEDAGAI Menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN 1 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), menjadi sorotan publik setel
KESEHATAN
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo dan rekanrekannya menyoroti proses penyidikan kasus dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo. Kuasa huk
POLITIK
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) untuk warga terdampak bencana di Kabupaten T
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan membebani masyarakat miskin.
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, resmi mencabut dan meninjau ulang aturan tarif parkir yang ditetapkan pada masa kepemim
EKONOMI
JAKARTA Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, menilai Putusan Nomor 90/PUUXXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan cal
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, menyoroti minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terlu
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan resmi menurunkan tarif retribusi parkir tepi jalan umum mulai Rabu, 25 Februari 2026. Kebijakan ini berlaku
EKONOMI