Menhaj Ingatkan WNI Jangan Nekat Naik Haji Tanpa Visa Resmi, Tahun Lalu 1.000 Orang Dicegah
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengingatkan seluruh warga negara Indonesia (WNI) agar tidak berangkat menu
NASIONAL
MEDAN – Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membatalkan rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah Sumatera Utara yang terdampak bencana.
Permintaan itu disampaikan Masinton dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin, 12 Januari 2026.
Masinton menilai pemangkasan TKD akan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana.Baca Juga:
Ia menyebut Tapanuli Tengah membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar proses rehabilitasi tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah pusat.
Menurut Masinton, pemerintah pusat sebelumnya membatalkan pemotongan dana transfer untuk Provinsi Aceh.
Ia berharap kebijakan serupa dapat diterapkan di Sumatera Utara.
"Kami berharap anggaran TKD Sumut bisa disamakan seperti tahun 2025 agar daerah memiliki ruang bergerak untuk pemulihan," kata Masinton.
Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapanuli Tengah tahun 2026 hanya sekitar Rp1 triliun dan sebagian besar terserap untuk belanja rutin, termasuk gaji pegawai dan operasional pemerintahan.
Rencana pemangkasan TKD sebesar 17 persen atau sekitar Rp170 miliar dinilai akan melumpuhkan kemampuan daerah dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kalau dipotong, secara praktis kami tidak punya kemampuan lagi untuk membiayai pemulihan pascabencana," ujar Masinton.
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan menyampaikan aspirasi pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan.
Tito mengakui bahwa daerah yang terdampak bencana membutuhkan fleksibilitas anggaran agar proses pemulihan berjalan optimal.
Ia juga mendorong kepala daerah untuk menyampaikan permohonan secara resmi dan kolektif kepada pemerintah pusat sebagai dasar pertimbangan kebijakan anggaran.
"Akan saya coba komunikasikan ke pusat, tetapi pemerintah daerah juga perlu terus memperjuangkannya melalui surat resmi," kata Tito.*
(tm/dh)
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengingatkan seluruh warga negara Indonesia (WNI) agar tidak berangkat menu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyebut pemerintah berhasil menekan biaya haji hingga Rp 7 juta dalam dua tahun ter
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai Indonesia kini berada dalam zona aman energi setelah pemerintah berhasil mengamankan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menyoroti lonjakan harga plastik yang mulai berdampak pada pelaku usaha mikro, keci
EKONOMI
JAKARTA Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan Indonesia siap menghadapi potensi krisis pangan global dengan cadangan beras ya
EKONOMI
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Seminar Nasional yang digelar Asosiasi Media Siber In
NASIONAL
BATU BARA Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, menghadiri kegiatan Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan denga
POLITIK
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan terus berinovasi memperkuat pelayanan publik dengan meluncurkan nomor WhatsApp resmi untuk pengaduan
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke54 tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK menggelar kegiat
KESEHATAN
MANADO Seleksi awal Pemilihan Remaja Teladan GMIM Wilayah Manado Winangun Tahun 2026 resmi digelar di GMIM Kasih Kristus, Minggu (12/4/202
PENDIDIKAN