ACEH UTARA— Seorang warga Desa Sido Muliyo, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, MI (25), diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.
Pihak keluarga menyatakan korban diminta tebusan Rp 40 juta untuk dibebaskan.
Kasus bermula saat MI berangkat ke Kamboja pada 20 April 2025 melalui agen yang dikenalkan seorang teman.Baca Juga:
Korban dijanjikan gaji besar sehingga tertarik untuk bekerja di luar negeri.
Namun lima hari setelah tiba, paspor MI ditahan dan ia dipaksa bekerja di sebuah perusahaan komputer yang diduga merupakan jaringan perusahaan scam sejak 29 April 2025.
Selama kurang lebih 10 bulan bekerja, MI mengaku mendapat perlakuan kasar dan penganiayaan.
"Karena tidak tahan, ia berusaha melarikan diri dan akhirnya berada di Jalan Nasional No. 5 (Projet-Aranyaprathet), kawasan perbatasan internasional Desa Kbul Spean, Provinsi Banteay Meanchey, Kerajaan Kamboja. Dari sana, MI berhasil menghubungi keluarganya melalui WhatsApp agar segera dijemput," ujar Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh, Selasa (13/1/2026).
Setelah menerima laporan dari keluarga, Haji Uma melayangkan surat ke KBRI dan Kementerian Luar Negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban.
Ia juga menyarankan MI agar melarikan diri ke KBRI setempat.
"Kasus ini sangat memprihatinkan. Seorang ibu datang kepada saya dalam kondisi menangis tersedu-sedu karena anaknya diminta tebusan Rp 40 juta. Ini bukan sekadar persoalan uang, tetapi menyangkut kemanusiaan dan keselamatan warga negara kita," jelas Haji Uma.
Berkat koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kamboja, MI akhirnya berhasil melarikan diri dari perusahaan scam dan memperoleh perlindungan di KBRI.
Haji Uma mengingatkan masyarakat Aceh agar lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak jelas prosedur dan legalitasnya.
Banyak korban TPPO yang terjerat janji gaji tinggi, namun berakhir menjadi korban eksploitasi, penyekapan, dan pemerasan.*
(ds/dh)
MEDAN Dua ahli hukum menyatakan perkara pengalihan aset PTPN II (kini PTPN I Regional I) kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) belum meme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan
PEMERINTAHAN
WASHINGTON DC Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan apresiasi terhadap In
EKONOMI
WASHINGTON DC Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia mampu tumbuh di kisaran 5,4 hing
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan bagia
EKONOMI
JAKARTA Komisi Informasi (KI) Pusat menegaskan bahwa revisi UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU K
POLITIK
DELI SERDANG Satu unit mobil sedan berwarna hitam terjun ke dalam selokan di Jalan Balai Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Del
PERISTIWA
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dijuluki &039Sultan&039 Kemna
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dinas Pertanian Mandailing Natal (Madina), Fauzan Lubis, didakwa melakukan tindak pidana k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penikaman terhadap Ketua DPD Golkar
NASIONAL
