MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berharap pemerintah pusat membatalkan kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah Sumatera Utara, khususnya daerah yang terdampak bencana.
Menurut Bobby, kebijakan tersebut semestinya difokuskan pada daerah nonbencana, sementara wilayah terdampak membutuhkan dukungan fiskal lebih besar untuk pemulihan.
"Harapan kita Sumut bisa seperti Aceh, yang TKD-nya dikembalikan. Minimal untuk daerah bencana," kata Bobby saat ditemui di Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Selasa, 13 Januari 2026.Baca Juga:
Bobby menyebutkan sedikitnya terdapat 18 kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang terdampak bencana.
Ia mengusulkan pembatalan pemangkasan TKD difokuskan pada daerah-daerah tersebut.
Jika tidak memungkinkan, ia meminta pemerintah pusat setidaknya membatalkan pemotongan anggaran di wilayah dengan dampak bencana paling parah.
"Kalau tidak bisa semua, paling tidak 5 sampai 7 kabupaten/kota yang dampaknya paling besar," ujar Bobby.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi telah melakukan pergeseran anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 lebih dari Rp 400 miliar untuk mendukung pemulihan pascabencana.
Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup tanpa dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Bobby mengatakan permintaan ini telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Menurut dia, pembatalan pemangkasan TKD bukan dimaksudkan untuk seluruh daerah di Sumatera Utara, melainkan difokuskan pada wilayah yang membutuhkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Permintaan serupa sebelumnya disampaikan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.
Ia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membatalkan pemangkasan TKD bagi daerah bencana di Sumatera Utara.
Masinton menyebut pengurangan TKD sebesar 17 persen atau sekitar Rp 170 miliar dari total APBD Tapanuli Tengah sebesar Rp 1 triliun akan sangat mempengaruhi kemampuan daerah melakukan pemulihan.
"Anggaran kami praktis hanya cukup untuk gaji dan operasional. Kalau TKD dipotong, ruang fiskal kami hampir tidak ada," kata Masinton.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan membahas usulan itu bersama Menteri Keuangan.
Namun, Tito meminta pemerintah daerah secara resmi mengajukan surat permohonan pembatalan pemangkasan TKD kepada pemerintah pusat.*
(tm/dh)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
