Menhut Sebut Risiko Karhutla 2026 Lebih Besar, Pemerintah Diminta Perkuat Pencegahan Sejak Dini
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan kayu hanyut yang terbawa banjir di Sumatera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana.
Pemanfaatan tersebut, kata dia, diperuntukkan bagi kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan pascabencana, bukan untuk tujuan komersial.
"Pemanfaatan kayu hanyut digunakan untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi, dan pemulihan pasca bencana, serta bantuan material bagi masyarakat terdampak, dengan dasar keselamatan kemanusiaan dan selama bukan untuk kegiatan komersial," ujar Raja Juli dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).Baca Juga:
Kementerian Kehutanan sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen PHL pada 8 Desember 2025, dan kemudian diperkuat dengan SK Menteri Nomor 863 Tahun 2025 tanggal 29 Desember 2025, sebagai pedoman teknis pemanfaatan kayu hanyut di wilayah terdampak.
Selain itu, Raja Juli juga menyampaikan sejumlah langkah penegakan hukum terkait hutan di Indonesia.
Saat ini, 23 subjek hukum sedang diatensi Satgas PKH, termasuk enam korporasi dan dua pemegang hak atas tanah yang tengah disidik, serta delapan korporasi dan tujuh PHAT yang dalam tahap penyelidikan.
"Kami juga telah mencabut 22 izin pemanfaatan hutan (PBPH) di seluruh Indonesia, termasuk audit terhadap 24 PBPH di tiga provinsi terdampak bencana. Evaluasi ini sedang finalisasi, dan akan segera diumumkan setelah mendapat persetujuan Presiden," ungkapnya.
Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pemulihan wilayah terdampak banjir berjalan cepat, aman, dan tepat sasaran, serta mencegah penyalahgunaan sumber daya alam untuk kepentingan komersial.*
(d/dh)
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengusulkan agar eks lahan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang akan dikelola BUMN Perhu
PEMERINTAHAN
KOTAPINANG Kunjungan Supervisi Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara menjadi momentum bagi TP PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lab
PEMERINTAHAN
ASAHAN Penguatan peran keluarga dalam menghadapi tantangan era digital terus didorong melalui kegiatan pembinaan Pola Asuh Anak dan Rema
PENDIDIKAN
JAKARTA Ratusan massa yang tergabung dalam Himmah Legal Movement (HLM), DPP Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI), dan Aliansi Maha
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 22 April 2026 Lonjakan harga bahan pokok bersubsidi kembali menjadi sorotan tajam dan memicu gelombang keresahan di tengah ma
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa lebih dari 15 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertamban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Konsumsi sayur masyarakat Indonesia dinilai masih jauh dari angka ideal dan perlu ditingkatkan hingga dua kali lipat guna menduk
KESEHATAN
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan proses pengembalian dana kepada nasabah Credit Union (CU) Paroki Aek Na
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melepas pengiriman 1.050 ton cabai merah dari Kabupaten Karo menuju Kota Pala
EKONOMI