100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
JAKARTA – Lebih dari 1 juta hektare kawasan hutan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini digunakan untuk kepentingan non-kehutanan, seperti tambang dan perkebunan, bukan untuk fungsi hutan.
Hal ini diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Senin (19/1/2026).
Menurut Nusron, rincian penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan di tiga provinsi itu mencapai:Baca Juga:
- Aceh: 358 ribu hektare
- Sumatera Utara: 884 ribu hektare
- Sumatera Barat: 357 ribu hektare
"Selain perkebunan, kawasan hutan juga banyak digunakan untuk izin tambang atau IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan)," kata Nusron.
Ia menekankan pentingnya evaluasi total terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Sumatera, karena tata ruang saat ini dianggap "sakit" dan memberikan insentif yang mempercepat terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor.
Nusron menilai banyak daerah tidak melakukan pemutakhiran data tata ruang sesuai aturan yang mengharuskan evaluasi setiap lima tahun.
"Ini momentum untuk melakukan rekonstruksi tata ruang, tidak hanya fisik, tapi juga agar tata ruang lebih tangguh terhadap bencana. Jika kajian menunjukkan diperlukan, lahan yang dilepas bisa dikembalikan menjadi kawasan hutan," ujar Nusron.
Kementerian ATR/BPN saat ini juga sedang bekerja sama dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk meneliti apakah penggunaan lahan hutan untuk non-kehutanan menjadi pemicu banjir di beberapa wilayah Sumatera.*
(d/dh)
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
