Kapolres Binjai Gelar Buka Puasa Bersama PJU Jelang Operasi Ketupat Toba 2026
BINJAI Kepala Kepolisian Resor Polres Binjai, Mirzal Maulana, menggelar kegiatan buka puasa bersama para pejabat utama (PJU) di lingkung
NASIONAL
JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengkaji kemungkinan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru menyusul terjadinya banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kajian tersebut akan dilakukan secara mendalam sebelum pemerintah mengambil keputusan lanjutan.
"Sudah barang tentu akan dilakukan kajian-kajian lebih mendalam. Nanti kami lihat perkembangannya setelah dilakukan pengkajian," ujar Bahlil seusai rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.Baca Juga:
PLTA Batang Toru merupakan proyek pembangkit listrik berkapasitas 510 megawatt (MW) yang semula ditargetkan mulai beroperasi pada 2025.
Namun, proyek tersebut hingga kini belum beroperasi karena mengalami keterlambatan pembangunan.
Pencabutan izin oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dilakukan sebelum proyek tersebut memasuki tahap operasi komersial.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait status proyek PLTA Batang Toru pascapencabutan izin.
"Nanti saya diskusikan lagi dengan KLH, setelah seperti ini izinnya dicabut, lalu bagaimana kelanjutannya," kata Eniya.
Ia menyebut akan memanggil pengembang PLTA Batang Toru untuk memberikan penjelasan.
Menurut Eniya, sebelum pencabutan izin, PLTA Batang Toru telah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
Pengembang juga memiliki kewajiban untuk melakukan rehabilitasi lahan dengan menanam kembali pohon sebanyak 120 persen dari jumlah pohon yang ditebang serta menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Kami di ESDM selalu memantau kewajiban pengembalian lingkungan tersebut. Penetapan lokasi penanaman dilakukan oleh KLH, sementara pengembang melaksanakan penanaman di lapangan," ujar Eniya.
BINJAI Kepala Kepolisian Resor Polres Binjai, Mirzal Maulana, menggelar kegiatan buka puasa bersama para pejabat utama (PJU) di lingkung
NASIONAL
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menanggapi kritik sejumlah pihak terkait kebijakan status siaga
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam memilih kepala daerah pada Pemilihan Kepala D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah mulai memanfaatkan berbagai inovasi teknologi dari perguruan tinggi
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Rapat Paripurna DPR RI ke16 masa sidang IV 20252026 pada Kamis (12/3/2026), menetapkan tiga Rancangan UndangUndang (RUU) menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan perkembangan terbaru pemulihan wilayah Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera set
NASIONAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambut positif inisiatif Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penguatan peran pers
NASIONAL
JAKARTA DPR RI mengesahkan lima calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Komple
EKONOMI
JAKARTA Peramban berbasis kecerdasan buatan (AI) milik OpenAI, Atlas Browser, menghadirkan pembaruan penting yang memungkinkan pengguna
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (U
EKONOMI