Kapolres Binjai Gelar Buka Puasa Bersama PJU Jelang Operasi Ketupat Toba 2026
BINJAI Kepala Kepolisian Resor Polres Binjai, Mirzal Maulana, menggelar kegiatan buka puasa bersama para pejabat utama (PJU) di lingkung
NASIONAL
BANDUNG – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyoroti fenomena Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat penipuan digital atau scam di Kamboja dan Filipina.
Pernyataan ini sekaligus menanggapi pandangan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, yang menyebut para WNI tersebut bukan korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) karena telah melanggar hukum.
"Sebagian benar, mereka bukan korban TPPO, tapi akar masalahnya adalah minimnya lapangan kerja di dalam negeri. Ada tawaran menggiurkan dari Kamboja," kata Mardani, Sabtu (24/1/2026).Baca Juga:
Mardani menekankan agar fokus utama saat ini adalah melindungi WNI yang berada di luar negeri.
Ia menilai tidak perlu saling menyalahkan, karena kondisi para WNI yang terjebak skema penipuan digital cukup berat.
"Yang penting, lindungi WNI. Bisa TPPO dan juga scammer, tapi tetap korban. Pemerintah harus segera menuntaskan dan memulangkan mereka. Di Tanah Air, bisa dilakukan pendataan dan pembinaan lebih lanjut," ujarnya.
Sebelumnya, Mahendra Siregar menegaskan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026), bahwa WNI yang bekerja sebagai scammer di Kamboja dan Filipina telah melanggar hukum.
"Kalau saya agak kurang sepakat sepenuhnya mereka dianggap korban perdagangan orang. Mereka ini scammer," ucap Mahendra.
Mardani menambahkan, pandangan tersebut tidak sepenuhnya bertentangan dengan perspektifnya.
Namun, ia menekankan pentingnya melihat faktor struktural, seperti ketersediaan lapangan kerja dan peluang ekonomi, yang mendorong WNI tergiur terlibat skema ilegal di luar negeri.
Fenomena ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan WNI, meningkatkan akses kerja di dalam negeri, serta memberikan pembinaan bagi mereka yang telah terjerat kasus penipuan digital.*
BINJAI Kepala Kepolisian Resor Polres Binjai, Mirzal Maulana, menggelar kegiatan buka puasa bersama para pejabat utama (PJU) di lingkung
NASIONAL
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menanggapi kritik sejumlah pihak terkait kebijakan status siaga
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam memilih kepala daerah pada Pemilihan Kepala D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah mulai memanfaatkan berbagai inovasi teknologi dari perguruan tinggi
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Rapat Paripurna DPR RI ke16 masa sidang IV 20252026 pada Kamis (12/3/2026), menetapkan tiga Rancangan UndangUndang (RUU) menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan perkembangan terbaru pemulihan wilayah Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera set
NASIONAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambut positif inisiatif Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penguatan peran pers
NASIONAL
JAKARTA DPR RI mengesahkan lima calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Komple
EKONOMI
JAKARTA Peramban berbasis kecerdasan buatan (AI) milik OpenAI, Atlas Browser, menghadirkan pembaruan penting yang memungkinkan pengguna
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (U
EKONOMI