Sosialisasi KUHP Nasional di Bali, Kanwil Kemenkum Tekankan Hukum Pidana Berkeadilan
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
PEMERINTAHAN
Rekomendasi tersebut bersifat korektif dan bertujuan memperbaiki praktik pelayanan publik yang dinilai menyimpang.
Namun, Samuel menilai efektivitas Ombudsman sangat bergantung pada tindak lanjut rekomendasi tersebut.
Ia menekankan bahwa fungsi pemantauan pelaksanaan rekomendasi menjadi kunci agar hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata.
"Tanpa pengawasan lanjutan, rekomendasi hanya akan menjadi formalitas. Karena itu, fungsi pemantauan sangat menentukan efektivitas Ombudsman," ujarnya.
Selain pengawasan dan investigasi, Ombudsman juga berperan dalam advokasi kebijakan untuk mendorong perbaikan pelayanan publik secara sistemik.
Melalui kajian, saran kebijakan, dan edukasi publik, Ombudsman diharapkan mampu mencegah terjadinya maladministrasi sejak dini.
Samuel menilai, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas pelayanan publik akan membuat peran Ombudsman semakin vital ke depan.
"Jika Ombudsman diperkuat dan rekomendasinya dihormati, kualitas pelayanan publik akan meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap negara akan tumbuh," kata dia.*
(ad)
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Bali menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memberikan p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascab
NASIONAL
JAKARTA Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Neger
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mendorong percepatan pemanfaatan kayu hanyut pascabanjir sebagai sumber material untuk mend
NASIONAL
JAKARTA Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menuding dua ters
POLITIK
TAPANULI TENGAH Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) menangkap IH (18), seorang pria yang diduga melakukan tindak pencabulan terhadap korban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
