Sosialisasi KUHP Nasional di Bali, Kanwil Kemenkum Tekankan Hukum Pidana Berkeadilan
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dinilai memegang peran strategis dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Lembaga ini menjadi garda pengawas terhadap potensi maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan birokrasi pemerintahan.
Pengamat politik Samuel F. Silaen mengatakan Ombudsman bukan sekadar lembaga penerima pengaduan masyarakat, melainkan instrumen negara untuk memastikan seluruh penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip hukum, keadilan, dan transparansi.Baca Juga:
"Keberadaan Ombudsman sangat penting sebagai jembatan antara masyarakat dan negara. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas independen agar birokrasi tidak menyimpang dari kewenangan yang dimilikinya," ujar Samuel, Senin, 26 Januari 2026.
Menurut Samuel, Ombudsman membutuhkan figur pimpinan dengan kapasitas yang komprehensif, terutama penguasaan hukum, pemahaman mendalam terhadap sistem birokrasi, serta kemampuan investigasi yang kuat.
Hal ini penting agar pengawasan terhadap aparatur negara berjalan efektif dan berwibawa.
Ia menjelaskan, salah satu fungsi utama Ombudsman adalah memproses laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi, mulai dari penundaan pelayanan, penyimpangan prosedur, hingga tindakan pelayanan publik yang tidak adil.
Setiap laporan menjadi pintu masuk bagi Ombudsman untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional.
Selain menerima laporan, Ombudsman juga memiliki kewenangan melakukan investigasi atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh instansi pemerintah.
Proses investigasi tersebut dilakukan secara independen, tanpa intervensi kepentingan politik maupun kekuasaan tertentu.
"Investigasi Ombudsman sering menjadi alat koreksi bagi birokrasi. Ini penting agar aparatur negara menyadari bahwa setiap tindakan dalam pelayanan publik dapat diawasi dan dimintai pertanggungjawaban," kata Samuel.
Hasil investigasi Ombudsman kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada instansi terlapor.
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Bali menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memberikan p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascab
NASIONAL
JAKARTA Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Neger
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mendorong percepatan pemanfaatan kayu hanyut pascabanjir sebagai sumber material untuk mend
NASIONAL
JAKARTA Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menuding dua ters
POLITIK
TAPANULI TENGAH Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) menangkap IH (18), seorang pria yang diduga melakukan tindak pencabulan terhadap korban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
