Pelarian Tersangka Penggelapan Dana Gereja Aek Nabara Berakhir di Tangan Imigrasi Kualanamu
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – DPR RI resmi menyetujui pengesahan 9 anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031 dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan dihadiri para anggota dewan dari berbagai fraksi.
Baca Juga:Sebelum pengesahan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 18 calon anggota Ombudsman yang diajukan Presiden.
Dari jumlah tersebut, terpilih 9 anggota yang memenuhi syarat untuk menjabat selama lima tahun ke depan.
"Komisi II DPR telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dari 18 calon, terpilih 9 anggota yang akan menempati posisi strategis di Ombudsman RI periode 2026-2031," jelas Rifqinizamy saat konferensi pers.
Rapat paripurna kemudian menanyakan persetujuan seluruh anggota DPR yang hadir.
"Apakah laporan Komisi II atas uji kelayakan calon anggota Ombudsman dapat disetujui?" tanya Saan Mustopa.
Para anggota dewan secara serentak menjawab, "Setuju."
Susunan kepengurusan Ombudsman RI periode 2026-2031 adalah sebagai berikut:
Ketua: Hery Susanto
Wakil Ketua: Rahmadi Indra Tektona
Anggota:
- Abdul Ghofar
- Fikri Yasin
- Maneger Nasution
- Nuzran Joher
- Partono
- Robertus Na Endi Jaweng
- Syafrida Rachmawati Rasahan
Pengesahan ini menandai dimulainya masa kerja Ombudsman RI yang baru, yang memiliki mandat penting dalam mengawasi pelayanan publik dan memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.*
(d/ad)
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan markup proyek video profil desa di Kabupaten Karo yang menjerat videografer Amsal Sitepu mendapat sorotan dari Gabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ade Darmawan, pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (30/
HUKUM DAN KRIMINAL