JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia belum membayar iuran sebesar 1 miliar Dolar AS untuk menjadi anggota Board of Peace (BoP).
Ia menekankan, kontribusi tersebut bukan syarat wajib keanggotaan dan Indonesia tetap menjadi anggota tanpa membayar iuran tersebut.
"Ini bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan. Indonesia sudah menjadi anggota dan tidak perlu membayar. Hanya jika ingin menjadi anggota permanen, baru ada kontribusi USD 1 miliar," ujar Sugiono dalam keterangan pers, Minggu (22/2/2026).Baca Juga:
Sugiono menambahkan, kontribusi anggota BoP tidak melulu berbentuk uang tunai.
Bentuk kontribusi lain termasuk pengiriman pasukan melalui International Stabilization Force (ISF) dan kontribusi individu yang dapat disalurkan melalui rekening World Bank.
Beberapa negara yang membayarkan kontribusi finansial antara lain Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait.
Secara total, negara-negara anggota telah berjanji menyumbang hingga US$7 miliar.
"Setiap anggota Board of Peace memiliki mekanisme kontribusi berbeda. Indonesia memilih berkontribusi melalui pengerahan pasukan ISF untuk menstabilkan lingkungan sipil di Gaza," jelas Sugiono.
Lebih jauh, Sugiono menegaskan Indonesia tidak akan terlibat dalam aksi militer atau pelucutan senjata.
Fokus utama negara adalah melindungi masyarakat sipil dan mendukung upaya kemanusiaan di wilayah konflik.
"Kami memastikan kegiatan Indonesia di Gaza terbatas pada menjaga masyarakat sipil kedua belah pihak dan mendukung bantuan kemanusiaan," tambahnya.
Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai anggota aktif BoP yang tetap menjaga prinsip non-militer dan kemanusiaan, sekaligus menjadi bagian dari upaya internasional untuk stabilisasi wilayah konflik di Gaza.*
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
