Kemarau Panjang Hantam Tanjab Timur, Warga Perdalam Sumur demi Bertahan Dapatkan Air Bersih
TANJAB TIMUR Musim kemarau yang melanda Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai berdampak pada ketersediaan air bersih. Sejumlah warga di K
PERISTIWA
JAKARTA – Kenaikan biaya penerbangan haji 2026 atau 1447 Hijriah sebesar Rp 1,77 triliun menjadi sorotan DPR. Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid mempertanyakan sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk menutupi lonjakan tersebut.
Hidayat menilai terdapat ketidaksinkronan pernyataan antara Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) dengan wakil menterinya terkait sumber dana. Sebelumnya disebutkan kenaikan biaya akan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun di sisi lain disebut bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
"Yang semula dinyatakan akan diambil dari APBN, ternyata dalam penjelasan lain disebut bersumber dari BPIH. Ini tentu memerlukan penjelasan yang sama dan terbuka," ujar Hidayat dalam rapat kerja, Selasa (14/4/2026).Baca Juga:
Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, memberikan penjelasan secara transparan kepada publik dan calon jemaah haji. Hal ini dinilai penting mengingat besarnya nilai kenaikan biaya yang terjadi.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa kenaikan biaya penerbangan haji dipicu oleh lonjakan harga avtur serta fluktuasi nilai tukar mata uang.
Ia menyebut, maskapai Garuda Indonesia mengusulkan kenaikan biaya sebesar Rp 974,8 miliar, sedangkan Saudi Airlines mengajukan Rp 802,8 miliar. Secara total, biaya penerbangan meningkat dari Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun.
"Secara agregat, total biaya melonjak Rp 1,77 triliun," ujar Irfan.
Pemerintah saat ini tengah mencari alternatif pembiayaan untuk menutupi kenaikan tersebut. Bahkan, Kementerian Haji dan Umrah juga melibatkan Kejaksaan Agung untuk memastikan legalitas sumber pendanaan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, biaya penerbangan haji termasuk dalam komponen BPIH, sementara biaya penerbangan petugas kloter bersumber dari APBN.
Meski terjadi kenaikan signifikan, Irfan menegaskan tambahan biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji 2026.
"Presiden telah menegaskan lonjakan biaya ini jangan dibebankan kepada jemaah," tegasnya.*
(k/dh)
TANJAB TIMUR Musim kemarau yang melanda Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai berdampak pada ketersediaan air bersih. Sejumlah warga di K
PERISTIWA
ACEH BESAR Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Besar semakin mengkhawatirkan. Selain mengancam sektor pertanian,
PERISTIWA
SURAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat perlindungan, kesejahteraan,
NASIONAL
PAPUA Prajurit TNI kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan misi kemanusiaan di wilayah terpencil. Di tengah medan pegunungan y
NASIONAL
JAKARTA Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamatan Ombudsman meminta proses pengisian kekosongan Anggota Ombudsman Republik Indonesia tidak sek
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis kinerja penerimaan pajak pada 2026 akan jauh lebih baik dibandingkan tah
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) masih menginvestigasi penyebab dugaan keracunan yang menimpa 707 siswa dan guru SMKN 6 Semarang, Jawa Te
KESEHATAN
JAKARTA Harga logam mulia berupa emas diperkirakan masih akan bergerak fluktuatif pada perdagangan pekan depan. Pergerakan ini didorong ol
EKONOMI
JAKARTA Tiga tim telah resmi tersingkir dari ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026, terdiri dari dua tim di Grup A dan satu tim di G
OLAHRAGA
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memberhentikan sementara (suspend) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi usai kasus dugaan k
PERISTIWA