Jaksa Pertanyakan Dasar Hukum Terdakwa Jual Tanah HGU PTPN ke Ciputra
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertanyakan dasar hukum para terdakwa menjual 8.077 hektar tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) PTPN1
JAKARTA– Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tambang batu bara dan nikel yang diduga melanggar aturan lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa sebanyak 80 izin perusahaan dibekukan dari 250 unit yang telah dievaluasi, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan.
Langkah pembekuan ini muncul setelah dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan sejumlah perusahaan.Baca Juga:
"Dari 250 unit yang diperiksa, kami menemukan 80 izin yang harus dibekukan karena indikasi pelanggaran lingkungan. Proses evaluasi masih terus berjalan, termasuk perusahaan yang diduga menjadi kontributor banjir," ujar Hanif saat konferensi pers di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2).
KLH saat ini tengah menangani sengketa lingkungan hidup yang sebagian diselesaikan melalui negosiasi di luar pengadilan.
Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan, dan KLH berpotensi memperoleh ganti rugi mencapai Rp 5–6 triliun untuk pemulihan lingkungan.
Hanif menegaskan, pembekuan izin ini bertujuan sebagai efek jera dan peringatan bagi perusahaan pertambangan agar mematuhi standar lingkungan. Ke depan, evaluasi akan diperluas di 14 provinsi kritis yang memiliki pertambangan batu bara dan nikel signifikan.
"Langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus memberikan peringatan bagi perusahaan yang mengabaikan hukum," kata Hanif.
Langkah KLH ini menjadi sinyal tegas pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan di tengah meningkatnya aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem dan meningkatkan risiko banjir di beberapa daerah.*
(oz/dh)
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertanyakan dasar hukum para terdakwa menjual 8.077 hektar tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) PTPN1
AMMAN Presiden Prabowo Subianto menerima apresiasi dari Raja Abdullah II atas komitmen Indonesia dalam memperjuangkan solusi dua negara
INTERNASIONAL
AMMAN Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam mendorong perdamaian berkelanjutan di Timu
INTERNASIONAL
MEDAN Anggota Komisi IV DPRD Medan, Zulham Efendi, mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Medan yang menurunkan tarif retribusi parkir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, memuji keseriusan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam
NASIONAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihim
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pembangunan jembatan di sejumlah wilayah terdampak banjir guna memulihkan konektivi
NASIONAL
MEDAN Para tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Porsea, Kabupaten Toba, Sumut, kini resah akibat belum dicairkannya uang jasa pelayanan (Jas
KESEHATAN
JAKARTA Komisi X DPR RI menyoroti perlunya percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera, dengan fokus utama pada sektor pendidikan. Ket
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tambang batu bara dan nikel yang diduga melanggar
NASIONAL