Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga hari ke-9 Ramadhan 2026.
Kebijakan ini diambil setelah ditemukan pelanggaran berulang terhadap standar mutu dan kelayakan konsumsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan penghentian sementara merupakan bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang bersifat tegas dan tidak bisa ditawar.Baca Juga:
"Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh," ujar Nanik dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 Februari 2026.
Menurut Nanik, keputusan suspend terhadap 47 SPPG tersebut diambil setelah proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang dari tim pengawasan wilayah.
Evaluasi tidak hanya menyasar kualitas produk makanan, tetapi juga mencakup manajemen dapur, rantai distribusi, hingga prosedur kontrol kualitas.
Ia menegaskan, program MBG menyangkut kesehatan anak-anak sekaligus kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi masyarakat. Karena itu, pengawasan dilakukan secara ketat dan transparan.
Dalam sejumlah kasus, kata Nanik, makanan yang terindikasi tidak layak telah ditarik sebelum dikonsumsi siswa.
Meski demikian, BGN tetap menjatuhkan sanksi administratif kepada penyelenggara sebagai bagian dari penegakan standar dan pembelajaran sistemik.
"SPPG yang disuspend dapat kembali beroperasi setelah seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang. Kami ingin memastikan kualitas benar-benar terjaga sebelum layanan dibuka kembali," kata dia.
Langkah penghentian ini memperlihatkan tantangan implementasi program MBG yang berskala nasional.
Di satu sisi, pemerintah berupaya memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi. Di sisi lain, pengawasan kualitas menjadi faktor krusial untuk mencegah risiko kesehatan dan menjaga kepercayaan publik.*
(dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN