Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
SLEMAN – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai mencantumkan harga dan kandungan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa.
Kebijakan ini diterapkan agar publik dapat menilai kualitas menu sekaligus mendorong keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan anggaran negara.
Informasi harga dan gizi kini tidak hanya disebarkan melalui media sosial, tetapi juga dicetak di paperbag wadah makanan yang diterima siswa.Baca Juga:
Kepala SPPG Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Joni Prasetyo, menjelaskan, instruksi tersebut berasal dari arahan langsung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X.
"Ini langkah positif. Dengan pencantuman harga, publik bisa menilai menu, memberikan masukan, sekaligus memahami nilai ekonomi di balik setiap porsi MBG," ujar Joni, Selasa (3/3/2026).
Selain harga, SPPG Margomulyo juga mencantumkan keterangan tentang supplier produk.
Roti home made, buah kelengkeng, belimbing, hingga bahan lain diperoleh dari UMKM, petani, dan peternak lokal yang tergabung dalam Koperasi Dapur Bumdes Mataram.
"Kolaborasi ini memastikan roda ekonomi desa tetap bergerak, nilai tambah tetap berada di daerah, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan," kata Joni.
Sultan sebelumnya menekankan pentingnya pencantuman harga MBG. "Jadi tidak sekadar anggapan, menu harus jelas harganya.
Misalnya pisang, berapa harganya supaya semua pihak paham. Ini juga mendorong perbaikan menu dan transparansi program," ucapnya.
Dengan kebijakan ini, SPPG di Sleman menjadi contoh praktik transparansi anggaran yang melibatkan UMKM lokal sekaligus mendorong pola makan bergizi bagi generasi muda.*
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL