MK Ubah Aturan Pimpinan KPK, Tak Wajib Lepas Jabatan Sebelumnya
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UndangUndang Nomor 19
HUKUM DAN KRIMINAL
SLEMAN – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai mencantumkan harga dan kandungan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa.
Kebijakan ini diterapkan agar publik dapat menilai kualitas menu sekaligus mendorong keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan anggaran negara.
Informasi harga dan gizi kini tidak hanya disebarkan melalui media sosial, tetapi juga dicetak di paperbag wadah makanan yang diterima siswa.Baca Juga:
Kepala SPPG Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Joni Prasetyo, menjelaskan, instruksi tersebut berasal dari arahan langsung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X.
"Ini langkah positif. Dengan pencantuman harga, publik bisa menilai menu, memberikan masukan, sekaligus memahami nilai ekonomi di balik setiap porsi MBG," ujar Joni, Selasa (3/3/2026).
Selain harga, SPPG Margomulyo juga mencantumkan keterangan tentang supplier produk.
Roti home made, buah kelengkeng, belimbing, hingga bahan lain diperoleh dari UMKM, petani, dan peternak lokal yang tergabung dalam Koperasi Dapur Bumdes Mataram.
"Kolaborasi ini memastikan roda ekonomi desa tetap bergerak, nilai tambah tetap berada di daerah, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan," kata Joni.
Sultan sebelumnya menekankan pentingnya pencantuman harga MBG. "Jadi tidak sekadar anggapan, menu harus jelas harganya.
Misalnya pisang, berapa harganya supaya semua pihak paham. Ini juga mendorong perbaikan menu dan transparansi program," ucapnya.
Dengan kebijakan ini, SPPG di Sleman menjadi contoh praktik transparansi anggaran yang melibatkan UMKM lokal sekaligus mendorong pola makan bergizi bagi generasi muda.*
(kp/ad)
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UndangUndang Nomor 19
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UndangUndang Administrasi Pemerintahan dengan mene
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto mendorong penguatan pembelajaran bahasa asing bagi pelajar Indonesia sejak jenjang sekolah dasar. B
PENDIDIKAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan memusnahkan barang bukti dari 216 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Forum Pencucian Pasir Tailing (FP2T) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman melalui pembinaan dan serti
NASIONAL
MEDAN Seorang mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) berinisial TFA (20) ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Realisasi Pendapatan
PEMERINTAHAN
ACEH UTARA Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, menjadi lokasi puncak peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 yang digelar di Kompl
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang menghubu
PEMERINTAHAN