BGN: MBG Bukan Bisnis, Tapi Investasi Sosial
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan
NASIONAL
BANDUNG – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh mitra dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas pangan yang aman, higienis, dan sesuai standar gizi bagi masyarakat.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, menyatakan pihaknya telah menginstruksikan semua Koordinator Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (KSPBG) untuk mengingatkan mitra dapur agar mendaftarkan SLHS ke dinas kesehatan setempat.Baca Juga:
"Apabila 30 hari daftar saja belum, maka BGN akan suspend atau hentikan operasional SPPG," tegas Sony, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Penjamah Makanan dan Percepatan SLHS wilayah KPPG Bandung, Sabtu (7/3/2026).
Hingga Sabtu malam, tercatat 25.061 SPPG telah diperiksa langsung oleh tim BGN.
Beberapa dapur dinilai belum memenuhi standar higiene dan sanitasi, sehingga diberikan surat peringatan atau langsung dihentikan operasionalnya.
Sony mencontohkan, dalam inspeksi lapangan ada dapur dengan sirkulasi udara buruk, suhu ruangan tidak sesuai, hingga IPAL yang hanya berupa septic tank.
Kondisi ini langsung membuat SPPG dihentikan sementara.
Selain itu, Bimtek SLHS menekankan 6 prinsip Higiene Sanitasi Makanan, termasuk higiene perorangan, sanitasi tempat dan bangunan, sanitasi peralatan, hingga standar baku mutu makanan.
"Program MBG harus berdampak positif bagi generasi kita melalui makanan bergizi, aman, dan higienis," tambah Sony.
Sony juga mengingatkan, setiap SPPG wajib mengelola media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.
Mulai dari menu harian, kandungan gizi, hingga harga makanan harus diumumkan secara transparan.
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan
NASIONAL
MEDAN Persidangan perkara dugaan korupsi pengalihan aset negara senilai Rp263,4 miliar terkait lahan eks PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menjelang berbuka puasa, ratusan anak yatim dan dhuafa tampak berbaris rapi di Gedung Serba Guna Aceh Sepakat, Medan, membawa kant
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan memperingati Nuzulul Qur&039an 1447 H / 2026 M pada Jumat malam (6/3/2026), selepas sh
PEMERINTAHAN
BANDUNG Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh mitra dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib segera mengurus Sertifik
NASIONAL
BOGOR Sebuah surat edaran permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) dari Pemerintah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, menjadi
PERISTIWA
JAKARTA Sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera akan ditutup sementara mulai 9 Maret 2026, karena belum
KESEHATAN
JAKARTA Ribuan massa menggelar aksi solidaritas untuk kemerdekaan Palestina bertajuk Indonesia Bukan Satpam Israel di Jalan Medan Merd
PERISTIWA
MEDAN Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman bin Marasakti Lubis, mengkritik pelaksanaan program mudik gratis yang digelar Pemerintah Kota Med
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membersihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari praktik KKNkorupsi, kolusi, dan nepotisme
NASIONAL