Ratusan SHGB Citraland Helvetia Diblokir
MEDAN Dampak perkara dugaan korupsi pengalihan lahan PTPNII yang kini menjadi PTPNI RegionalI, mulai dirasakan konsumen Perumahan Cit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai penetapan status siaga 1 bagi seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa menjadi indikasi adanya situasi serius yang belum dipahami publik.
"Kalau sampai dibentuk Siaga 1 kan semuanya disuruh gini, mungkin ada sesuatu yang serius," kata Mahfud saat ditemui di Senen, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).
Baca Juga:Meski demikian, Mahfud mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan penetapan status tersebut.
Menurutnya, publik juga belum memperoleh penjelasan resmi mengenai latar belakang kebijakan itu.
"Ya kecuali kekhawatiran dari para ekonom, 'wah ini kalau terjadi gini amblas'," tambah dia.
Mahfud menjelaskan bahwa siaga satu berarti seluruh kekuatan TNI harus siaga penuh 24 jam.
Sebaliknya, siaga dua hanya sebagian personel yang bersiaga penuh, sedangkan siaga tiga menunjukkan kondisi relatif normal dengan tugas rutin.
Ia menekankan, penetapan siaga satu tidak lazim jika hanya untuk mengantisipasi aksi demonstrasi.
"Kalau alasannya, misal, 'wah ini mau ada demo besar-besaran', gitu. Masa sampai siaga satu? Waktu zaman saya Menko Polhukam kan beberapa kali tuh demo besar-besaran. Berapa kali, tapi enggak sampai (siaga satu), siaga dua saja tidak," kata Mahfud.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan perintah siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran TNI sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi global, khususnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Perintah ini tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026, berlaku sejak 1 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan.
MEDAN Dampak perkara dugaan korupsi pengalihan lahan PTPNII yang kini menjadi PTPNI RegionalI, mulai dirasakan konsumen Perumahan Cit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang gugatan pembatalan pembebasan bersyarat mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina International Shipping (PIS), memastikan dua dari empat kapal yang be
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Ya
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., melakukan kegiatan Tarawih Keliling di Masjid Daru
NASIONAL
NTT Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Petrus Yohannes Debrito Armando Jaga Kota alias Piche Kota, resmi ditahan Kepolisian Resor (Polres) B
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri, tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai penetapan status siaga 1 bagi
NASIONAL
YOGYAKARTA Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, melakukan kunjungan safari Ramadhan ke sejumlah pondok pesan
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah besar yang harus dijalankan untuk membela kebenaran,
NASIONAL