Fenomena “No Viral, No Justice”, Jaksa Agung Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum Pemeras

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, jajaran Kejaksaan tidak akan memberi toleransi bagi oknum yang menyalahgunakan wewenang atau melakukan tindakan tercela, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin saat memberikan arahan dalam kunjungan kerja virtual yang diikuti seluruh satuan kerja Kejaksaan di Indonesia, Kamis (12/3/2026).

"Jaksa bukanlah alat transaksional maupun sarana pemeras masyarakat, dan tidak akan ada toleransi bagi oknum yang berkhianat pada sumpah jabatan," tegasnya.

Baca Juga:

• Praperadilan Eks Menag Yaqut Ditolak, Kuasa Hukum: Ini Preseden Tidak Baik

Kegiatan tersebut juga melibatkan perwakilan Kejaksaan di luar negeri, termasuk Bangkok, Singapura, Hongkong, dan Riyadh.

Burhanuddin menekankan, momentum hari raya tidak boleh dijadikan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mencederai integritas institusi.

Menurut Burhanuddin, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan saat ini cukup tinggi, mencapai hampir 80 persen, sehingga penting bagi korps Adhyaksa untuk menjaga reputasi dan bekerja secara profesional.

Ia menyinggung fenomena "no viral, no justice", yang menjadi perhatian publik belakangan ini. Burhanuddin menekankan Kejaksaan harus proaktif dan konsisten menegakkan hukum tanpa menunggu tekanan opini publik.

Selain integritas, Jaksa Agung meminta seluruh jajaran menguasai substansi hukum, termasuk implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, menerapkan asas dominus litis, dan memastikan administrasi perkara tuntas.

Kejaksaan juga diinstruksikan berperan strategis dalam mengawal kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk mitigasi lonjakan harga kebutuhan pokok melalui koordinasi forum pengendalian inflasi di daerah.

Menutup arahannya, Burhanuddin mengajak seluruh insan Adhyaksa untuk terus menjaga marwah institusi, memperkuat soliditas, serta bekerja dengan dedikasi, integritas, dan tanggung jawab.*

(k/dh)

Praperadilan Eks Menag Yaqut Ditolak, Kuasa Hukum: Ini Preseden Tidak Baik

OTT Ke-8 di 2026! KPK Tangkap Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari

Implementasi KUHAP Baru, Kejagung Dorong Penyelesaian Kasus SDA Tanpa Pengadilan

Yusril Tegur APH: Jangan Tangkap Asal-asalan, Bisa Bikin Negara Bayar Ganti Rugi!

Yusril Minta Jaksa Tak Cari Alasan Kasasi atas Vonis Bebas Delpedro Cs

Kasus Sabu 2 Ton: ABK Sea Dragon Divonis Ringan, DPR Puas dengan Putusan