Inovasi atau Beban? Kebijakan BRI Tutup Kantor dan Alihkan Layanan ke AgenBRILink Dianggap Merugikan Nasabah

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah mengurangi jumlah kantor fisiknya dalam rangka mempercepat inklusi keuangan dan menciptakan ekonomi berbagi di tengah masyarakat. Berdasarkan data, jumlah kantor BRI per September 2024 tercatat sebanyak 7.594 kantor, menurun dibandingkan dengan 9.030 kantor pada tahun 2020. Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkapkan bahwa BRI telah mengurangi sebagian kantor fisiknya dan mengalihkan layanan perbankan melalui AgenBRILink.

“Layanan kantor yang ditutup dialihkan ke AgenBRILink yang tersebar di warung-warung,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (9/11/2024).

Menurut Sunarso, hal ini merupakan bagian dari transformasi tahap kedua BRI, yang disebut BRIvolution 2.0, dengan aspirasi menjadikan BRI sebagai “The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion”. Dalam fase ini, inklusi menjadi fokus utama. “Kami mengurangi jumlah kantor untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka inklusi keuangan. AgenBRILink dihadirkan untuk memastikan adanya ekonomi berbagi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan melibatkan masyarakat sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Sunarso juga menjelaskan bahwa riset BRI menunjukkan banyak masyarakat Indonesia belum sepenuhnya siap beralih ke digital, dan lebih memilih layanan perbankan melalui agen. “Bahkan, untuk pergi ke bank saja masih enggan, mereka lebih nyaman bertransaksi di warung-warung yang dekat dengan rumah. Mereka masih membutuhkan kehadiran fisik dan personal touch,” jelas Sunarso.

Ia menggambarkan bahwa AgenBRILink berfungsi layaknya kantor cabang BRI, namun dalam bentuk agen yang dapat berupa warung, toko kelontong, dan lainnya, yang bertujuan untuk menjangkau masyarakat dengan lebih luas, mendalam, dan ekonomis, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan bank formal. Saat ini, jumlah AgenBRILink terus tumbuh, mencapai 1,022 juta agen di seluruh Indonesia pada tahun ini. Pada tahun 2015, jumlah AgenBRILink hanya sekitar 75.000.

Selanjutnya, AgenBRILink dinilai memiliki potensi bisnis yang besar. Pada tahun lalu, BRI menerima fee sebesar Rp1,5 triliun, sementara agen memperoleh fee sekitar dua kali lipat dari yang diterima BRI. Diperkirakan, AgenBRILink di seluruh Indonesia meraup pendapatan sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun.

Namun, kebijakan penutupan kantor ini memunculkan keluhan dari sejumlah nasabah. Banyak nasabah menilai kebijakan ini merugikan, karena setiap transaksi melalui AgenBRILink dikenakan biaya administrasi yang beragam, mulai dari Rp5.000 hingga Rp7.000 untuk transfer Rp1 juta. Biaya ini tentu akan semakin besar jika nasabah ingin melakukan setoran atau penarikan dalam jumlah yang lebih tinggi, misalnya Rp10 juta.

Beberapa nasabah bahkan mengungkapkan kekecewaan karena merasa layanan BRI masih dipenuhi birokrasi yang lambat, berbeda dengan bank swasta lain yang dinilai lebih cepat dan efisien. “Setor ke teller BRI saja bisa menunggu berjam-jam. Sementara di bank lain, urusan bisa selesai dalam 5 menit,” ujar salah satu nasabah dengan nada kesal.

Selain itu, nasabah juga mengkritik kebijakan BRI yang mengharuskan mereka untuk datang ke cabang pertama mereka membuka rekening jika kartu ATM rusak, yang dianggap rumit. Mereka membandingkannya dengan bank lain, di mana penggantian kartu ATM bisa dilakukan di cabang mana saja.

Ada pula sejumlah nasabah yang menuding adanya indikasi korupsi dalam pengadaan mesin setor/tarik tunai, karena banyak mesin ATM BRI yang sering bermasalah. Mereka mempertanyakan mengapa ATM bank-bank swasta jarang rusak, sedangkan ATM BRI sering tidak bisa digunakan.

Kebijakan penutupan kantor BRI di berbagai daerah juga menjadi sorotan, dengan para nasabah berharap BRI dapat lebih mengoptimalkan pelayanan sebagai bank terbesar dan bank milik negara di Indonesia.

(TIM INVESTIGASI)