Mangkir 2 Kali Hingga Ditahan Polda, Kubu Pelapor Buka Suara Soal Perkara Surat Palsu Dhody Thahir
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
JAKARTA– Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang menyebabkan kenaikan harga daging sapi menjelang Idulfitri.
Amran menyampaikan ancaman pencabutan izin impor kepada importir maupun feedloter apabila terbukti menaikkan harga sapi bakalan selama periode Ramadan hingga Lebaran.
"Kami sudah minta, semua harus mengeluarkan dagingnya. Jangan sampai harga naik. Kalau ada produsen menaikkan, khususnya feedloter, menaikkan yang sapi bakalan, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi," tegas Amran, Rabu (18/3).Baca Juga:
Dia menilai gejolak harga yang terjadi bukan disebabkan persoalan produksi, melainkan adanya permainan harga di tingkat distribusi.
Pemerintah juga menyoroti peran pedagang perantara atau middleman yang dinilai mengambil keuntungan berlebihan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
"Sekarang kita sepakat bahwasannya bukan lagi karena produksi, tetapi ulah segelintir orang yang menyusahkan jutaan rakyat Indonesia. Kami minta tidak boleh naik," tambahnya.
Untuk menjaga stabilitas harga, pengawasan terhadap rantai distribusi akan diperketat, termasuk melalui keterlibatan Satgas Pangan di berbagai daerah.
Jika ditemukan pelanggaran, tindakan penyegelan hingga proses hukum dapat langsung dilakukan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan daging tetap stabil dan harga wajar di tengah meningkatnya permintaan menjelang Idulfitri 2026.*
(oz/dh)
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sutarto meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memperkuat pengawasan terhadap
PEMERINTAHAN
LANGKAT Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Salmon Sumihar Sagala mendesak Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk menyelesaikan tunggakan Dana Bagi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga Septembe
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Erni Ariyanti Sitorus memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut untuk menjalani pemeriks
POLITIK
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan 49 ton beras bantuan pangan kepada 1.656 Keluarga Penerima Manfaat (KPM
EKONOMI
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengirimkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Alexander Halim alias Akuang alias L
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Medan kembali menjadi sorotan. DPRD Medan menerima laporan warga yang dinilai layak men
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi menangkap seorang pria berinisial H (31) yang diduga mengedarkan sabu di sebuah rumah di Jalan Mangaan I, Lingkungan IV, Kelur
HUKUM DAN KRIMINAL