Menyusuri Kebun Melon dan Rumah Tempe Koro, Inisiatif Srikandi Aceh Dukung Pembangunan Ekonomi Lokal
BANDA ACEH Matahari Kamis pagi (2/4/2026) menyinari Gampong Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada, saat rombongan tiga srikandi Aceh keluar
EKONOMI
JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.
Rapat yang berlangsung pada Selasa (31/3/2026) itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Dalam kesempatan tersebut, Doli menegaskan pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi sebagai landasan perumusan kebijakan nasional yang lebih efektif dan tepat sasaran.Baca Juga:
"Saya akan mengawali dengan adagium, siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia. Dan salah satu bagian dari informasi itu adalah data," ujar Doli, yang menyoroti peran strategis data dalam penyusunan kebijakan pemerintahan.
Doli mengungkapkan, gagasan mengenai Satu Data Indonesia bukanlah hal yang baru.
Menurutnya, Indonesia sudah lama membutuhkan sistem data terpadu untuk mengatasi berbagai persoalan administratif dan meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Salah satu contoh penting yang disoroti Doli adalah dampak buruk ketidakakuratan data pada saat Indonesia menghadapi bencana.
Ia menilai bahwa data yang tidak tepat dapat menyebabkan kekacauan dalam penanganan di lapangan.
"Kalau Indonesia terkena bencana, pasti kalang-kabut. Yang membuat kalang-kabut itu adalah data yang kurang akurat," jelasnya.
Selain itu, Doli juga menyampaikan kritikan terhadap ketidaktepatan data yang sering terjadi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Ia mengakui bahwa ketidakakuratan data penerima bansos sering menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.
"Ketika kita memunculkan bansos, ada yang merasa dia berhak tidak menerima, sementara saat yang sama dia melihat orang yang tidak berhak justru mendapat bantuan," tambahnya.
BANDA ACEH Matahari Kamis pagi (2/4/2026) menyinari Gampong Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada, saat rombongan tiga srikandi Aceh keluar
EKONOMI
BANDA ACEH Perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi dan Hasan Basri, akhirnya menemui titik temu. Langkah
POLITIK
MEDAN Kasus dugaan penganiayaan yang menjerat Junara Hutahaean memunculkan kontroversi di persidangan Pengadilan Negeri Medan. Tim penas
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang pria berusia 52 tahun yang bekerja sebagai penjaga malam ditemukan tewas di dalam sebuah ruko di Jalan Ring Road, Kecamata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo, membantah pernyataan Ammar Zoni dalam pleidoi pribadinya yang menyebut nar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai pekan depan akan melaksanakan pemeriksaan maraton terhadap penyelenggara ibadah haji kh
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dalam rangka mempersiapkan supervisi tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Binjai menggelar kegiatan p
PEMERINTAHAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Bada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu ha
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK