Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Satgas PKH: Tak Nodai Kinerja Kami
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memastikan proses hukum yang menjerat Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Ad
NASIONAL
MEDAN - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dalam membenahi berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan (lapas).
Menurut Sugiat, kinerja Kementerian Imipas menunjukkan progres signifikan, terutama dalam menekan angka kelebihan kapasitas (overcapacity) serta menggagalkan berbagai upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas dan rumah tahanan.
"Kami melihat ada semangat baru dan progres nyata dari Kementerian Imipas. Keberhasilan ini harus terus didukung dan ditingkatkan," ujar Sugiat dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).Baca Juga:
Berdasarkan data Kementerian Imipas, sepanjang Januari hingga Desember 2025 terdapat 140 kasus percobaan penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan. Upaya tersebut dilakukan oleh 272 petugas di 24 kantor wilayah dan 99 unit pelaksana teknis (UPT).
Selain itu, angka overcapacity lapas juga mengalami penurunan. Jika sebelumnya mencapai 100 persen, kini turun menjadi sekitar 85 persen.
Sugiat menilai capaian tersebut merupakan bukti komitmen kuat dari Kementerian Imipas di bawah kepemimpinan Agus Andrianto dalam mendorong reformasi di sektor hukum dan hak asasi manusia.
Sebagai mitra pengawas, Komisi XIII DPR RI menegaskan akan terus mengawal kebijakan yang dijalankan pemerintah, termasuk dalam upaya pembenahan sistem pemasyarakatan di Indonesia.
"Ini adalah awal yang baik. DPR akan terus memberikan dukungan, baik dari sisi pengawasan maupun anggaran, agar transformasi di tubuh Imipas berjalan maksimal," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan persoalan klasik di lapas, mulai dari perbaikan sarana prasarana hingga peningkatan integritas petugas.
Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat semakin profesional serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.*
(ds/dh)
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memastikan proses hukum yang menjerat Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Ad
NASIONAL
MEDAN Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengungkap penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM)
EKONOMI
PEMATANGSIANTAR Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan b
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah P
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh mengawali tahun ajaran baru 2026/2027 dengan menggelar Forum Ta&039aruf dan Orientasi (Fortas
PENDIDIKAN
TANJAB TIMUR Menghadapi musim kemarau yang diperkirakan dipengaruhi fenomena El Nino, jajaran TNI bersama Badan Penanggulangan Bencana D
NASIONAL
JAKARTA Tim Biro Hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan prap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, mencabut kuasa hukum yang sebelumnya diberikan kepada Ahmad Khozinudin beserta Ti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, diwarnai tero
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis, menilai peneta
HUKUM DAN KRIMINAL