Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai sejumlah pernyataan pejabat Istana memperkuat kesan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersikap antikritik.
Kritik itu merespons pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyebut adanya fenomena "inflasi pengamat".
Usman menyebut istilah tersebut tidak tepat dan berpotensi mereduksi peran pengamat dalam kehidupan demokrasi.Baca Juga:
Ia menilai, pengamat justru memiliki fungsi penting dalam membantu pemerintah membaca kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum secara objektif.
"Pernyataan seperti itu hanya memperkuat kesan bahwa pemerintah antikritik," kata Usman di sela diskusi Forum Intelektual Antardisiplin di Auditorium IMERI FK UI Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 13 April 2026.
Pernyataan itu merujuk pada komentar Seskab Teddy Indra Wijaya yang sebelumnya menyebut adanya "inflasi pengamat", yakni fenomena banyaknya pihak yang berkomentar tanpa latar belakang keahlian dan data yang memadai.
Teddy juga menyinggung adanya pengamat yang dianggap kerap menggiring opini publik terhadap pemerintah, termasuk sejak masa sebelum Prabowo menjabat presiden.
Namun, Usman Hamid menilai pandangan tersebut tidak berdasar. Menurut dia, tanpa peran pengamat, pemerintah akan kesulitan memperoleh perspektif kritis dari masyarakat sipil.
"Tanpa pengamat, pemerintah tidak mungkin memahami realitas sosial, ekonomi, politik, dan hukum secara objektif," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah lebih fokus menghadapi potensi tantangan ekonomi ketimbang memperdebatkan kritik dari publik.
Menurutnya, risiko krisis ekonomi perlu diantisipasi secara serius.
"Yang perlu dihadapi adalah potensi krisis ekonomi yang sudah di depan mata," kata Usman.
Sebelumnya, Teddy Indra Wijaya dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2026, mengatakan bahwa kritik tetap diperbolehkan, namun harus berbasis data dan tidak menimbulkan kepanikan publik.
Ia juga menekankan bahwa sejumlah pengamat dinilai kerap menyampaikan opini yang tidak sesuai fakta.*
(tm/ad)
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN