Kawasan SEJALAN Diusulkan Jadi Kampung Kreatif Sumut Berkah, Ini Potensinya
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai mematangkan persiapan menghadapi Verifikasi dan Validasi (Verval) Lapangan Program Kampung Kre
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Kenaikan biaya penerbangan haji 2026 atau 1447 Hijriah sebesar Rp 1,77 triliun menjadi sorotan DPR. Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid mempertanyakan sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk menutupi lonjakan tersebut.
Hidayat menilai terdapat ketidaksinkronan pernyataan antara Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) dengan wakil menterinya terkait sumber dana. Sebelumnya disebutkan kenaikan biaya akan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun di sisi lain disebut bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
"Yang semula dinyatakan akan diambil dari APBN, ternyata dalam penjelasan lain disebut bersumber dari BPIH. Ini tentu memerlukan penjelasan yang sama dan terbuka," ujar Hidayat dalam rapat kerja, Selasa (14/4/2026).Baca Juga:
Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, memberikan penjelasan secara transparan kepada publik dan calon jemaah haji. Hal ini dinilai penting mengingat besarnya nilai kenaikan biaya yang terjadi.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa kenaikan biaya penerbangan haji dipicu oleh lonjakan harga avtur serta fluktuasi nilai tukar mata uang.
Ia menyebut, maskapai Garuda Indonesia mengusulkan kenaikan biaya sebesar Rp 974,8 miliar, sedangkan Saudi Airlines mengajukan Rp 802,8 miliar. Secara total, biaya penerbangan meningkat dari Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun.
"Secara agregat, total biaya melonjak Rp 1,77 triliun," ujar Irfan.
Pemerintah saat ini tengah mencari alternatif pembiayaan untuk menutupi kenaikan tersebut. Bahkan, Kementerian Haji dan Umrah juga melibatkan Kejaksaan Agung untuk memastikan legalitas sumber pendanaan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, biaya penerbangan haji termasuk dalam komponen BPIH, sementara biaya penerbangan petugas kloter bersumber dari APBN.
Meski terjadi kenaikan signifikan, Irfan menegaskan tambahan biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji 2026.
"Presiden telah menegaskan lonjakan biaya ini jangan dibebankan kepada jemaah," tegasnya.*
(k/dh)
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai mematangkan persiapan menghadapi Verifikasi dan Validasi (Verval) Lapangan Program Kampung Kre
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau langsung pekerjaan normalisasi dan pembongkaran drainase di Jalan Listrik
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tanjungbalai ya
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober 2026 dinilai belum menunjukkan perubah
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto belum melantik Irjen Dadang Hartanto sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru dalam rangkaian sera
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan perombakan sejumlah jabatan di lingkungan Polri hanya dua hari setelah dilantik meng
NASIONAL
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan terh
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memberikan tali asih kepada 495 siswa yang terdampak atau diduga mengalami keracunan setelah meng
NASIONAL
MEDAN PSMS Medan meraih poin penuh setelah mengalahkan Persikad Depok dengan skor telak 40 pada pekan keempat Pegadaian Championship 20
OLAHRAGA
JAKARTA Dugaan kebocoran data pribadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mencuat di media sosial. Isu tersebut men
SAINS DAN TEKNOLOGI