ICW: 88 Persen Guru Nilai Program MBG Ganggu Proses Belajar Mengajar

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar di sekolah.

Temuan itu didasarkan pada laporan Posko Pengaduan Konstitusional Guru yang dibuka Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia.

Anggota Divisi Advokasi ICW sekaligus perwakilan koalisi, Yassar Aulia, mengatakan sebanyak 151 dari 173 guru pelapor atau sekitar 88 persen menyatakan program MBG mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM).

Baca Juga:

• Disebut “Stunting” oleh Jimly Asshiddiqie, Ketua MK Suhartoyo: Bagi Saya MBG Penting

"Setidaknya 88 persen guru merasa pelaksanaan proyek MBG mempengaruhi kegiatan belajar mengajar," kata Yassar dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat, 17 April 2026.

Ia menjelaskan gangguan paling banyak terjadi pada perubahan jadwal belajar di kelas.

Sebanyak 90 guru melaporkan jam pelajaran terganggu karena distribusi dan konsumsi makanan harus dilakukan di tengah kegiatan sekolah.

"Jam pelajaran berhenti untuk mengambil atau mengonsumsi MBG," ujarnya.

Selain itu, 54 guru menyebut program tersebut menambah beban kerja tenaga pendidik.

Guru disebut harus membagikan makanan, menghitung wadah makanan, hingga membersihkan kelas setelah kegiatan selesai.

"Guru harus membagikan makanan, menghitung ompreng, mengawasi siswa, dan bersih-bersih," kata Yassar.

ICW juga mencatat 41 guru menilai MBG membuat siswa kurang fokus belajar, sementara 30 guru melaporkan distribusi makanan tidak tepat waktu.

Sebanyak 25 guru lainnya mengeluhkan kualitas makanan, termasuk kebersihan dan ketertiban kelas akibat sisa makanan.

Di sisi lain, 11 guru melaporkan program tersebut tidak berdampak signifikan terhadap KBM dan dapat memberikan dampak positif apabila dikelola lebih baik.

Data ICW ini dihimpun dari 173 guru di berbagai provinsi, dengan mayoritas responden merupakan guru PPPK dan honorer.

Pengumpulan laporan dilakukan pada 9 Maret hingga 16 April 2026.

Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia sebelumnya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap program MBG cukup tinggi.

Sebanyak 60,6 persen responden menyatakan cukup puas dan 12,2 persen sangat puas terhadap program tersebut.

Namun ICW juga mencatat dampak lain di luar proses belajar, yakni terhadap kesejahteraan guru.

Sebanyak 82 persen guru pelapor menyebut kebijakan anggaran pemerintah saat ini berdampak pada kondisi kesejahteraan mereka.

Yassar menyebut isu yang paling sering muncul adalah ketidakpastian status kerja, termasuk skema PPPK paruh waktu yang dianggap belum jelas, kontrak yang tidak pasti diperpanjang, hingga persoalan gaji dan tunjangan.

"Cerita soal gaji guru kecil atau tidak layak muncul 32 kali, dan honor terlambat 21 kali," ujarnya.

ICW menilai berbagai temuan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap desain implementasi program MBG agar tidak mengganggu kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.*

(tb/ad)

Disebut “Stunting” oleh Jimly Asshiddiqie, Ketua MK Suhartoyo: Bagi Saya MBG Penting

Andrie Yunus Kirim Surat ke Presiden Prabowo, Ini Isinya

Pemkab Asahan Sinkronkan Program MBG hingga RTLH Lewat Rakor Pem, Fokus Ekonomi hingga SDM

Megawati Kumpulkan Pengurus PDIP, Ingatkan Kinerja dan Larang Keras Mainkan Uang Partai

Wagub Aceh Dorong UMKM dan BUMDes Jadi Motor Ekonomi di Program MBG Pascabencana

Baru 1 Tahun Jalan, BGN Bandingkan Program MBG Indonesia dengan Jepang yang Sudah 100 Tahun