PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkapkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait peluang dirinya kembali maju dalam Pemilihan Presiden 2029.
Menurut Fahri, Prabowo menyatakan tidak ingin kembali menjabat jika tidak mampu menunjukkan kinerja yang berprestasi.
Pernyataan itu disampaikan Fahri dalam sebuah podcast Gaspol! yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Sabtu, 18 April 2026.Baca Juga:
Ia menirukan ucapan Prabowo yang disebut menilai jabatan publik harus disertai capaian konkret bagi masyarakat.
"Beliau bilang, 'Saya malu kalau saya enggak berprestasi. Saya enggak berani (menjabat lagi),'" kata Fahri menirukan Prabowo dalam tayangan tersebut.
Fahri menilai pernyataan itu menunjukkan standar tinggi yang diterapkan Prabowo terhadap kinerja para pembantunya di kabinet.
Menurut dia, Presiden Prabowo menuntut hasil kerja yang cepat dan maksimal untuk kepentingan rakyat.
Ia juga menyebut Prabowo meminta para menteri untuk menyesuaikan diri dengan ritme kerja dan ekspektasi yang tinggi.
Dalam pandangannya, hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran Kabinet Merah Putih.
"Beliau ingin hasil kerja yang maksimal untuk rakyat. Standarnya tinggi," ujar Fahri.
Fahri yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menambahkan, Prabowo bukan tipe pemimpin yang otoriter, melainkan mengedepankan komunikasi dalam mengelola kabinet.
Ia menyebut Presiden lebih memilih pendekatan dialog dalam menyampaikan arahan kepada para menteri.
"Pak Prabowo itu bukan orang kejam, dia orangnya ngajak ngobrol," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Fahri juga menyinggung sikap Prabowo terhadap laporan kinerja bawahannya.
Ia menyebut Presiden tidak menginginkan laporan yang tidak sesuai kondisi di lapangan atau yang bersifat "asal bapak senang".
Menurut Fahri, Prabowo menekankan pentingnya kejujuran data dalam pelaporan kinerja pemerintah.
Ia menyebut Presiden telah mengetahui adanya praktik pelaporan yang tidak sesuai fakta dan menegaskan tidak menginginkan hal tersebut terus terjadi.
"Jangan omon-omon, jangan asal bapak senang. Saya sudah tidak perlu itu lagi," kata Fahri menirukan Prabowo.
Fahri menilai, sikap tersebut mencerminkan keinginan Presiden untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berdampak pada pengentasan kemiskinan.
Ia menyebut Prabowo ingin meninggalkan warisan pemerintahan yang mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
"Beliau ingin meninggal dalam keadaan rakyat miskin sudah tidak ada," ujar Fahri.*
(km/ad)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL